Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

OSO Dukung Penerapan Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan

OSO Dukung Penerapan Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Kredit Foto: Ist
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), resmi meraih penghargaan detikcom Awards 2026 untuk kategori Tokoh Pembangunan dan Pejuang Otonomi Daerah. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang digelar di The Westin Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Usai menerima trofi, OSO mengaku tidak menyangka atas apresiasi yang diberikan kepadanya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada media massa yang dinilai konsisten menyoroti isu-isu perkembangan daerah di Indonesia.

"Saya tidak menyangka hari ini mendapat penghargaan yang begitu luar biasa. Saya anggap mungkin saya belum seperti apa yang diharapkan. Itu sebabnya saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya," ujar OSO di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Kiprah OSO Memperjuangkan Otonomi Daerah dan Daerah 3T

Penghargaan ini diberikan atas rekam jejak panjang Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI periode 2017–2019 tersebut dalam mengawal kebijakan nasional yang berpihak pada daerah.

OSO dinilai konsisten memperjuangkan penguatan otonomi daerah, pemerataan anggaran, serta penguatan kewenangan lembaga perwakilan daerah.

Selain itu, mantan Wakil Ketua MPR RI ini juga aktif mendorong peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar lebih menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur dan iklim investasi.

Menurut OSO, kemakmuran nasional hanya dapat terwujud apabila pembangunan di seluruh daerah berjalan merata.

"Setelah daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Itu sebabnya otonomi daerah tidak boleh berhenti. Dan keberpihakan kepada daerah bukan berarti daerahisme," tegasnya.

Ia pun berharap media massa terus mengambil peran aktif dalam mengawal kemajuan daerah melalui pemberitaan yang konstruktif.

OSO Dukung Penerapan Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan

Dalam kesempatan yang sama, OSO menyatakan dukungannya terhadap rencana penerapan obligasi daerah. Menurutnya, instrumen ini sangat potensial menjadi alternatif sumber pembiayaan pembangunan dan investasi publik di luar anggaran negara.

"Obligasi daerah ini sangat bagus. Kemarin saya diundang di MPR oleh Pak Mekeng (Ketua Fraksi Golkar MPR) untuk membahas isu yang sudah lama saya usulkan," ungkap OSO.

Ia menilai pemerintah pusat perlu memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam mencari sumber pendanaan.

"Berikan seluas-luasnya kesempatan daerah melalui berbagai inisiatif dan instrumen, supaya dana-dana untuk daerah lebih beragam. Sehingga daerah makmur, Indonesia makmur," tandasnya.

RUU Obligasi Daerah Ditargetkan Rampung pada 2027

Dukungan OSO ini selaras dengan langkah Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR yang baru saja menggelar Sarasehan Nasional sekaligus menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 18–19 November 2026.

Ketua FPG MPR, Melchias Marcus Mekeng, mengungkapkan bahwa gagasan obligasi daerah sebenarnya telah dirintis sejak tahun 2000 bersama OSO, namun sempat terhenti.

"Waktu itu, saya masih jadi anggota MPR utusan daerah di bawah pimpinan Pak Oesman Sapta (OSO). Kami sudah menyelenggarakan seminar tentang obligasi daerah ini, tapi tidak berlanjut. Jadi, ini kelanjutan dari seminar itu," kata Mekeng, Rabu (18/11/2026).

Mekeng menjelaskan, selama ini investor masih ragu menanamkan modal melalui obligasi daerah karena belum adanya payung hukum yang kuat.

Ia memproyeksikan, jika regulasi ini memiliki landasan hukum yang jelas, obligasi daerah berpotensi menarik investasi hingga Rp1.000 triliun untuk mempercepat pembangunan di berbagai wilayah.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat