Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Jadi Penyebab Karhutla, Satgas PKH Cabut Izin Perusahaan Kertas Singapura di Riau

Jadi Penyebab Karhutla, Satgas PKH Cabut Izin Perusahaan Kertas Singapura di Riau Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), perusahaan industri pulp dan kertas yang merupakan bagian dari grup usaha Royal Golden Eagle (RGE) berbasis di Singapura, resmi dicabut izin pemanfaatan hutannya oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Pencabutan tersebut mencakup areal kerja seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau.

Pencabutan izin ini dilakukan setelah pemerintah menemukan sejumlah pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan, salah satunya kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang di wilayah areal kerja perusahaan yang berada di Kabupaten Pelalawan, Riau.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan langkah penertiban merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan sekaligus memperbaiki tata kelola hutan agar kembali sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

"Pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare,” ujar Barita dalam siaran pers Satgas PKH, Jumat (20/11/2026).

Selain itu, ditemukan pula permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Dengan keputusan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara.

"Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku,” tegasnya.

Pencabutan izin perusahaan yang tergabung dalam grup usaha berbasis di Singapura ini menarik perhatian. Pasalnya, persoalan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selama ini juga menjadi perhatian pemerintah Singapura, terutama akibat kabut asap lintas batas yang dapat berdampak hingga negara tersebut dan Malaysia.

Dikutip dari Channel NewsAsia (CNA), Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong bersama Menteri Senior K. Shanmugam dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Grace Fu bertemu dengan perwakilan perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran penyebab kabut asap pada 28 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, para petinggi perusahaan menyatakan komitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dalam proses penyelidikan Singapura.

Adapun perusahaan yang hadir antara lain Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group. Perwakilan Golden Agri-Resources juga hadir mewakili Asia Pulp & Paper (APP) dan Asia Pulp & Paper Company (China).

Baca Juga: Pemerintah Cabut Izin 338 Ribu Hektare Lahan PT RAPP

Baca Juga: OJK Peringatkan Anak Muda, Tawaran Kerja Part Time Bisa Berujung Penipuan

Namun, PT RAPP maupun induk kelompok usahanya, RGE, tidak tercantum dalam daftar perusahaan yang disebut CNA tersebut. APP juga merupakan entitas bisnis yang berbeda dari APRIL Group.

PT RAPP sendiri merupakan bagian dari APRIL Group, perusahaan yang mengoperasikan industri pulp dan kertas terintegrasi di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Sementara itu, APRIL berada di bawah Royal Golden Eagle (RGE), kelompok usaha yang didirikan oleh pengusaha Indonesia, Sukanto Tanoto, dan berkantor pusat di Singapura.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Dwi Aditya Putra