Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Freeport Adalah 'Bapak Angkat' Kami

Freeport Adalah 'Bapak Angkat' Kami Kredit Foto: PTFI

Di tingkat nasional, pembicaraan mengenai manfaat sumber daya alam juga menjadi perhatian pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan mineral Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat.

Saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Prabowo meminta agar hasil dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di Indonesia dapat dinikmati negara setidaknya 70%.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama Menteri ESDM (Bahlil), semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan lain, saat membuka Musyawarah Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026), Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan alam secara cermat.

“Segala kekayaan kita, tantangannya adalah harus dikelola oleh kita dengan sebaik-baiknya. Dengan secerdas-cerdasnya,” ucapnya.

Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah agar pengelolaan sumber daya mineral memberikan manfaat lebih besar bagi kepentingan nasional. Bagi industri pertambangan, tuntutan itu juga menghadirkan pertanyaan mengenai bagaimana penerimaan negara, kontribusi perusahaan, dan manfaat bagi masyarakat daerah dapat berjalan beriringan.

Dalam konteks Freeport, pembahasan mengenai manfaat ekonomi bagi Indonesia juga berkaitan dengan posisi kepemilikan saham dan keberlanjutan operasi tambang Grasberg.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia melalui MIND ID dan perusahaan daerah Papua saat ini menguasai 51% saham PTFI. Seiring rencana penambangan setelah 2041, porsi kepemilikan Indonesia direncanakan meningkat menjadi 63%.

Bahlil menjelaskan, pertimbangan perpanjangan IUPK setelah 2041 berkaitan dengan proyeksi puncak produksi PTFI pada 2035. Kepastian keberlanjutan operasi dinilai penting untuk menjaga lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan negara dan penerimaan daerah.

“Dengan demikian, lapangan kerja dapat terjaga, pendapatan negara meningkat, serta royalti dan penerimaan daerah juga meningkat,” kata Bahlil.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peningkatan manfaat hasil pertambangan bagi negara. Pemerintah juga membahas keberlanjutan operasi dan peningkatan kepemilikan Indonesia di PT Freeport Indonesia.

Data penerimaan langsung Freeport sejak 2019 hingga 2025 memberikan gambaran lain mengenai hubungan ekonomi antara perusahaan dan Indonesia. Dalam materi perusahaan, penerimaan negara tercatat sebesar US$18,7 miliar atau sekitar 76% dari total manfaat langsung yang ditampilkan. Sementara itu, penerimaan Freeport-McMoRan (FCX) tercatat sebesar US$5,8 miliar atau sekitar 24%.

Gambaran Umum PT Freeport Indonesia, Oktober 2026; diolah redaksi.

Komposisi tersebut memperlihatkan besarnya porsi penerimaan yang masuk kepada negara. Namun, angka 76% dan 24% dalam materi perusahaan merupakan pembagian manfaat langsung pada periode 2019–2025. Angka itu bukan ukuran yang sama dengan target minimal 70% yang disampaikan Presiden Prabowo untuk seluruh IUP. Keduanya memiliki konteks dan cakupan berbeda.

Bagi Indonesia, peningkatan manfaat dari sumber daya mineral bukan hanya soal besarnya penerimaan negara. Ada kepentingan untuk memastikan kekayaan alam dapat memperkuat ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Halaman:

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Fajar Sulaiman