Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

KSPSI Minta BPJS Ketenagakerjaan Kelola Dana Cadangan Pesangon, Tolak Danantara

KSPSI Minta BPJS Ketenagakerjaan Kelola Dana Cadangan Pesangon, Tolak Danantara Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendorong pemerintah menunjuk BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP). KSPSI menolak apabila dana yang disiapkan untuk menjamin hak pekerja saat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut dikelola Danantara.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, Media Informasi (FSP PPMI) SPSI sekaligus Wakil Ketua Umum KSPSI, Arnod Sihite, mengatakan BPJS Ketenagakerjaan memiliki pengalaman, infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan untuk mengelola dana berskala nasional.

Arnod, yang telah dua kali menjadi anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dalam rentang 2000-2026, menilai pemanfaatan lembaga yang sudah memiliki sistem pengelolaan jaminan sosial lebih efektif dibandingkan membentuk lembaga baru. Langkah tersebut juga dinilai dapat menghindari tumpang tindih kewenangan.

"BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang sudah memiliki pengalaman dan sistem pengelolaan dana jaminan sosial secara nasional. Karena itu, akan lebih efektif apabila Dana Cadangan Pesangon dipercayakan kepada lembaga yang sudah ada," ujar Arnod.

Ia menegaskan, DCP memiliki karakter dan tujuan berbeda dari dana investasi pada umumnya. Dana tersebut secara khusus disiapkan untuk menjamin hak normatif pekerja ketika mengalami PHK.

"KSPSI menolak apabila Dana Cadangan Pesangon diserahkan kepada Danantara. Dana ini bukan dana investasi negara yang bebas dikelola untuk berbagai kepentingan bisnis, melainkan dana yang tujuan utamanya menjamin hak pekerja ketika terjadi PHK. Karena itu, pengelolaannya harus dipercayakan kepada lembaga yang memiliki mandat dan pengalaman dalam perlindungan jaminan sosial tenaga kerja," tegasnya.

Menurut Arnod, keberadaan DCP harus memberikan kepastian pembayaran pesangon ketika perusahaan melakukan PHK, tutup, mengalami kepailitan, atau tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya kepada pekerja.

Pengelolaan dana tersebut juga harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, disertai pengawasan yang kuat. Ia mengingatkan agar DCP tidak disalahgunakan atau dialihkan untuk kepentingan investasi yang menyimpang dari tujuan perlindungan pekerja.

"Jangan sampai dana yang sejatinya dipersiapkan untuk melindungi pekerja justru menjadi persoalan baru bagi pekerja maupun pengusaha. Dana Cadangan Pesangon harus menjadi instrumen perlindungan dan kepastian hak, bukan instrumen spekulasi investasi," lanjutnya.

Arnod juga meminta pemerintah melibatkan serikat pekerja dan pengusaha dalam penyusunan kebijakan DCP. Keterlibatan kedua pihak dinilai penting agar regulasi yang disusun dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.

Karena itu, KSPSI mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola DCP melalui Peraturan Pemerintah (PP). Penunjukan tersebut diharapkan masuk dalam rekomendasi resmi serikat pekerja dalam pembahasan regulasi.

"Prinsip kami sederhana, dana yang dipersiapkan untuk melindungi hak pekerja harus dikelola dengan orientasi utama perlindungan pekerja, bukan semata-mata kepentingan investasi. Jangan sampai Dana Cadangan Pesangon justru menjadi persoalan baru. Dana ini harus benar-benar tersedia ketika buruh membutuhkan haknya," pungkas Arnod.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat