KSPSI Moh Jumhur Dorong Pembatasan Impor Demi Bangkitkan Industri Nasional

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat mengusulkan pembatasan impor dan penerapan cukai tinggi terhadap produk luar negeri sebagai strategi untuk membangkitkan industri nasional yang tengah menghadapi tantangan.

“Pastikan barang yang bisa kita produksi sendiri tidak usah ada barang luar negeri yang bisa masuk, atau kalau boleh masuk kenakan cukai yang tinggi,” ujar Jumhur dalam Seminar Industri Nasional bertema “Industri Manufaktur Indonesia Terkini: Menavigasi Tantangan dan Peluang Berdasarkan Indeks PMI” di Hotel Travelo, Bekasi, Jumat (3/10).

Baca Juga: Optimis Cetak Transaksi hingga Rp6 Triliun, Krista Exhibitions Gelar Empat Pameran Industri Skala Internasional di Akhir 2025

Jumhur meyakini Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk membangun kekuatan industri dalam negeri. Karena itu, ia mengajak berbagai pihak untuk mendukung dan menekan agar visi tersebut menjadi kebijakan nyata.

Ia bahkan menantang Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Prof. Yassierli, yang hadir dalam seminar itu, untuk menjadi “provokator” di kabinet agar memastikan produk dalam negeri terlindungi dari serbuan impor. Menurutnya, langkah ini tidak hanya mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) tetapi juga membuka lapangan kerja baru.

Terkait daya beli domestik, Jumhur menegaskan pentingnya mendorong kebijakan yang dapat meningkatkannya.

“Industri menghasilkan apa pun, motor, baju, sepatu, kalau tidak ada yang beli maka industri tidak akan tumbuh,” ujarnya.

Ia mendukung berbagai program pemerintah yang dapat memperkuat daya beli rakyat, seperti peningkatan kesejahteraan petani, dukungan UMKM, penguatan koperasi desa, dan program makan bergizi gratis.

Jumhur mencontohkan kebijakan Jepang yang menetapkan tarif cukai hingga 700% untuk beras impor demi melindungi petani dalam negeri agar tetap memiliki daya beli tinggi, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan industri.

“Produsen dari kita, konsumen dari kita, modal sebisa mungkin kita, tenaga kerja juga kita, bahan baku juga dari kita. Lima unsur ini yang disebut circular domestic economy, yang Bung Karno bilang Indonesia berdikari,” tegasnya.

Jumhur menekankan, bila modal kurang maka investasi asing bisa dimanfaatkan, dan bila pasar dalam negeri jenuh barulah ekspor dilakukan dengan syarat memiliki nilai tambah.

“Jangan cuma ekspor bahan mentah, tambang mentah,” ujarnya.

Baca Juga: MAIPARK Tekankan Industri Keuangan Jadi Kunci Mitigasi Risiko Gempa

Seminar tersebut juga menghadirkan narasumber lain, antara lain Menaker Prof. Yassierli, Dr. M. Rizal Taufikurrahman dari INDEF, Bob Azam dari APINDO, dan Prof. Drs. Anwar Sanusi dari Kementerian Ketenagakerjaan.