Kemenperin Didesak Bangun Rumah Kemasan di Batam

Warta Ekonomi -

WE Online, Batam - Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Perindustrian membangun rumah kemasan untuk membantu meningkatkan nilai jual produk industri berskala kecil dan menengah.

"Rumah kemasan untuk Batam, kami sudah minta ke Menteri Perindustrian, karena di sini 'enggak' ada. Insya Allah, akan ada khusus untuk IKM," kata anggota Komisi VI DPR RI, Nyat Kadir di Batam Kepri, Rabu (5/8/2015).

Ia mengatakan Kementerian Perindustrian sudah sepakat untuk membangun rumah kemasan di Batam, namun bertahap, karena dana yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas itu besar. Menurut Nyat Kadir, untuk membeli alat pengemas dengan kualitas baik, dibutuhkan dana Rp3 miliar.

"Dibangun bertahap, yang lengkap itu dananya Rp3 miliar," kata dia.

Pembangunan rumah kemasan bisa dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, atau melalui Kelompok Usaha Bersama, tergantung mekanisme yang ditetapkan Kementerian. IKM yang bisa memanfaatkan rumah kemasan juga akan diseleksi.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam Pebrialin mengakui pemasaran produk penganan pelaku IKM terkendala kemasan yang kurang baik, sehingga tidak dapat bersaing dengan barang sejenis buatan perusahaan besar.

UKM, terutama yang bergerak di bidang penganan, masih mengemas produksinya dengan sederhana yaitu dibungkus plastik dan secarik kertas bertuliskan merek dengan ukuran kecil, sehingga kurang menarik perhatian konsumen.

Padahal, menurut Pebrialin, produk yang dihasilkan UKM di Batam tidak kalah dengan produksi perusahaan besar, namun selalu kalah dari aspek penjualan besar.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Investasi dan Perdagangan, John Kennedy mengatakan salah satu kelemahan produk UKM saat bersaing dengan produksi luar negeri adalah kemasan. Kadin Indonesia versi Rizal Ramli berencana memperbaiki masalah pengemasan dan pengawetan yang dialami UKM agar bisa bersaing dengan produk luar negeri.

"Penguatan yang perlu dilakukan masih klasik, 'packaging' dan pengawetan belum konkret pada UKM," kata John, mantan Ketua Kadin Provinsi Kepri. (Ant)