Tingkat Urbanisasi Jadi Sorotan Bank Dunia dan PBB

WE Online, Jakarta-Bank Dunia bersama-sama dengan PBB menyoroti pesatnya laju urbanisasi di berbagai belahan dunia yang bila tidak mendapat penerapan kebijakan yang tepat dapat terkait dengan dampak perubahan iklim saat ini.

"Laju dan skala urbanisasi membawa tantangan, termasuk memenuhi permintaan yang meningkat pesat terhadap kebutuhan perumahan, sistem transportasi yang terintegrasi dengan baik, dan layanan dasar, serta pekerjaan," kata Direktur Senior Bank Dunia Ede Ijjasz-Vasquez dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, saat ini diperkirakan hampir 1 miliar orang yang termasuk ke dalam kaum miskin perkotaan hidup di permukiman informal di berbagai kota di dunia.

Banyak dari kota besar di dunia yang berada di daerah pesisir, di kawasan delta, atau di tepi sungai, sehingga kawasan perkotaan berisiko terkena banjir karena badai yang kuat atau peningkatan muka air laut.

Secara global, 80 persen dari kota-kota besar di dunia rentan terkena dampak gempa bumi dan 69 persen berisiko terkena bencana seperti tsunami dan jenis badai lainnya.

Perkotaan juga bertanggung jawab terhadap dua per tiga konsumsi energi dunia dan 70 persen emisi gas rumah kaca sehingga penerapan kebijakan urbanisasi yang baik dan berkelanjutan serta mempromosikan konektivitas yang terancang dengan baik juga dinilai bakal berdampak bagus kepada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

"Dua lembaga (Bank Dunia dan PBB) akan bergabung menuju penerapan sasaran pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya sasaran 11 yang menyebutkan, 'membuat perkotaan dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan'," kata Direktur Eksekutif UN-Habitat (lembaga di bawah PBB) Joan Clos.

Dia menyebutkan bahwa Grup Bank Dunia dan UN-Habitat mendorong pemerintah lokal, otoritas lokal, dan pemangku kepentingan untuk bergabung guna mewujudkan agenda perkotaan baru yang membuat perkotaan dan permukiman manusia sesuai sasaran tersebut.

Sebelumnya, Indonesia memproyeksikan dokumen kontribusi penurunan emisi karbon yang diniatkan (INDC) atau kebijakan negara menyikapi perubahan iklim menjadi kompas menyikapi perubahan iklim.

Intended Nationally Determined Contributions (INDC) adalah dokumen kontribusi negara-negara dunia yang ditetapkan secara nasional dan akan dibawa ke KTT Perubahan Iklim Conference of Parties (COP)-21 Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), di Paris, Prancis, 30 November-11 Desember 2015. Dalam pertemuan internasional itu, nantinya INDC dari masing-masing bangsa akan dikumpulkan dan diharapkan menjadi kesepakatan global.

"Kita proyeksikan setelah adanya kesepakatan perubahan iklim pasca-2020, INDC bisa menjadi 'kompas' (pemandu)," ujar Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim Rachmat Witoelar dalam perbincangan usai menjadi pembicara dalam Climate Week yang diadakan Indonesia Climate Alliance (ICA), Jakarta, Rabu (7/10). (Ant)