Demokrasi dalam Pandangan JK

WE Online, Jakarta - Dalam acara Bali Democracy Forum (BDF) VIII yang diikuti oleh peserta dari perwakilan sebanyak 86 negara dan beberapa lembaga internasional itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla memaparkan pandangannya tentang demokrasi.

Menurut Jusuf Kalla, demokrasi politik merupakan sarana atau upaya yang harus sejalan dengan tujuan yang harus dicapai yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya.

"Bagi kita semua, demokrasi bukanlah tujuan, tetapi cara untuk mencapai tujuan bagaimana mensejahterakan rakyat," kata Jusuf Kalla saat membuka BDF VIII yang berlangsung di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (10/12/2015).

Wapres dalam kesempatan itu juga mengingatkan bahwa Indonesia pada Rabu (9/12/2015) lalu juga baru saja menyelenggarakan pemilu kepala daerah secara serentak di sekitar 264 daerah yang tersebar di berbagai wilayah di Tanah Air.

Menurut Jusuf Kalla, patut disyukuri bahwa pelaksanaan seluruh pilkada serentak pertama di Indonesia itu berlangsung secara aman, tertib, serta tidak ada masalah.

Wapres juga mengingatkan bahwa kajian Bank Dunia baru-baru ini juga mengumumkan tentang kemiskinan dan ketimpangan perekonomian di dunia, termasuk di Indonesia.

Selain itu, ujar dia, setiap hari juga didengar tentang aktivitas terorisme dan radikalisme, sehingga semakin penting pula bagi demokrasi guna mengatasi beragam hal tersebut.

"Demokrasi dapat mengatasi hal-hal seperti kemiskinan, ketimpangan, terorisme, dan juga masalah pemerintahan yang efektif," katanya.

Ia mengakui bahwa untuk menyelaraskan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan demokrasi politik memiliki sejumlah hal yang menjadi kendala seperti korupsi dan kebijakan keliru yang tidak demokratis.

Untuk itu, ujar dia, demokrasi juga harus memberikan inovasi dan dorongan serta juga bisa memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk maju.

Apalagi, lanjutnya, kajian Bank Dunia juga menunjukkan bahwa satu persen dari golongan terkaya di RI ternyata menguasai lebih dari 50 persen kekayaan nasional.

"Demokrasi harus menuju kesejahteraan, bukan saja demokrasi untuk demokrasi," tukasnya.

Untuk itu, Jusuf Kalla juga mengajak berbagai pihak untuk tidak hanya membahas "free trade" (perdagangan bebas) tetapi juga "fair trade" (perdagangan adil), sehingga negara yang baru tumbuh kinerja perekonomiannya juga bisa memperoleh kesempatan yang baik untuk mencapai kesejahteraan seperti di negara-negara maju.

Sedangkan terkait dengan Pilkada, beberapa hari sebelumnya saat menyambut pemantau asing dari beragam negara untuk melihat pelaksanaan pilkada serentak 2015, Wapres mengatakan, pemantau asing perlu melihat pelaksanaan pilkada serentak guna mengetahui langsung demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan transparan.

"Saya berterima kasih karena Indonesia perlu anda semua untuk melihatnya sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel," kata Wapres saat membuka Election Visit Program for Head of Regional Election 2015, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/12/2015).

Otoritarianisme lahirkan radikalisme Sedangkan terkait dengan iklim otoritarianisme yang pernah dialami banyak negara termasuk Indonesia, Jusuf Kalla mengingatkan bahwa moda politik otoritarianisme yang kerap mengakibatkan munculnya konflik dan radikalisme tidak selaras dengan iklim demokrasi terbuka seperti yang tersebar saat ini.

"Apabila kita meneliti kepemimpinan yang terjadi di sejumlah negara-negara Islam di Timur Tengah ada yang tidak memperlakukan rakyatnya dengan baik atau otoriter," kata Jusuf Kalla saat menutup Konferensi Cendekiawan Muslim, Ulama, dan Sufi Sedunia (ICIS) IV di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim di Malang, Rabu (25/11/2015).

Menurut dia, sangat ironis bahwa suasana negara-negara yang berpenduduk Islam ada beberapa yang mengalami banyak goncangan yang bukan karena isi ajaran agama itu sendiri.

Namun, lanjutnya, hal itu diakibatkan beragam perilaku yang mengakibatkan konflik, kekacauan, sehingga dapat mengakibatkan tindakan bunuh-membunuh.

"Kita bersyukur di Indonesia hal-hal seperti itu dapat diatasi dengan baik sehingga dapat hadir dengan damai dan baik," katanya.

Wapres juga menyatakan rasa ironisnya dan merupakan hal yang tragis ketika melihat banyak sekali umat Islam seperti dari kawasan Timur Tengah yang berhijrah malahan ke negara-negara non-Islam untuk mendapatkan perlindungan.

Selain otoritarianisme, Wapres juga menyorot adanya konflik internal serta serangan dari pihak luar negeri yang menimpa sejumlah negara-negara Islam seperti Afghanistan, Irak, Yaman, dan Suriah.

"Negara-negara itu hancur dari dalam dan dari luar," katanya.

Jusuf Kalla mengingatkan bahwa ajaran agama Islam selalu mendahulukan keadilan dan tidaklah bersikap otoriter, agar tidak muncul generasi yang radikal dan berpikiran pendek yang berpotensi menimbulkan upaya-upaya terorisme global.

Untuk itu, Wapres juga mengingatkan masing-masing untuk menjaga negaranya serta melaksanakan pemilu yang harus adil dan terbuka karena dinilai tidak mungkin lagi muncul pemerintahan otoriter dalam iklim era demokrasi terbuka. (Ant)