Singgung Demokrasi yang Diatur Orang yang Punya Uang, Jusuf Kalla: Kalau Jadi Kebiasaan Akan Kembali ke Jaman Otoriter

Wakil Presiden dua edisi Jusuf Kalla atau JK blak-blakan menyebut Pemilu 2024 jadi yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia.

Hal ini JK sampaikan dalam acara diskusi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/24).

JK mengungkapkan demikian bukannya tanpa alasan. Menurutnya, 2024 jadi pemilu terburuk karena telah diatur oleh sedikit orang yang punya kekuasaan dan dana berlimpah. Menurut JK, jika hal ini dibiarkan akan menjadi hal buruk untuk Indonesia ke depannya.

“Artinya demokrasi dan pemilu yang diatur oleh minoritas artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang. Masalahnya apabila sistem ini jadi suatu kebiasaan, maka kita kan kembali ke jaman otoriter,” ungkap JK dilihat dari kanal Youtube FISIP UI.

“Sekarang kita baru saja melewati suatu cara pemerintahan demokratis dengan pemilu ini yang bagi banyak pihak yang menilai ini perlu dikoreksi dievaluasi. Bagi saya ini saya pernah mengatakan ini pemilu terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 55,” ungkapnya.

Baca Juga: Anies dan Ganjar Didesak Ambil Sikap Tegas: Pastikan Hak Angket Berjalan!

JK mengungkapkan suara-suara protes dari banyak pihak mengenai dugaan adanya kecurangan pada pemilu 2024 mulai dari politisasi bansos adanya ancaman atau intimidasi harus bisa dijawab atau diklarifikasi lewat cara yang konstitusional.

Hal ini menurut JK penting dilakukan untuk menjadikan kepemimpinan ke depan mendapat legitimasi dari rakyat dan bisa fokus membangun bangsa ke depan.

Untuk menjawab dan mengklarifikasi, JK mengungkapkan Hak Angket atau pansus di DPR bisa dijalankan. JK khawatir jika hal ini tidak dilakukan lewat jalur konstitusional, maka akan ada parlemen jalanan.

Baca Juga: Keluh Kesah Warganet ke Anies Baswedan Soal Banjir di Jakarta: 'Abah, Kenapa Jakarta Banjir Lagi?'

“Solusi yang terbaik adalah mengklarifikasi semua itu, kenapa? Karena siapa pun yang jadi pemerintah ke depan, itu harus mendapat kepercayaan dari rakyat. Kepercayaan dari rakyat akan timbul agar pemerintah berjalan karena pemerintah akan menghadapi tantangan lebih besar dibandingkan tantangan politik,” jelasnya.

“Kalau kita tidak mengatasi tantangan dengan baik karena masalah sekarang ini, karenanya masalah saat ini harus kita selesaikan secara konstitusional, karena kalau tidak dengan konstitusional maka diselesaikan dengan parlemen jalanan, itu menyebabkan kita mundur lagi,” tambahnya.