Masyarakat Telematika Minta Pembahasan Interkoneksi Tidak Gaduh

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia Kristiono meminta perdebatan tentang rencana penurunan tarif interkoneksi tidak menimbulkan kegaduhan. Ia mendorong pemerintah untuk mengambil langkah dalam menyelesaikannya dengan para pihak terkait.

"Saya rasa semestinya tidak perlu gaduh karena pemerintah bisa memimpin forum ini dan dibicarakan. Mekanisme ini bukan hal baru, formulanya sudah ada, aturannya sudah ada, tinggal perubahan-perubahan ini dibicarakan dengan para operator," kata Kristiono kepada Warta Ekonomi di Jakarta, Senin (29/8/2016).

Mantan Direktur Utama Telkom ini melihat bahwa rencana penurunan tarif interkoneksi ini memiliki multiplier effect (efek berganda) sehingga diperlukan diskusi dengan para operator sebagai pemain.

"Ini (penurunan interkoneksi) multi-tujuannya artinya tujuannya bukan hanya satu. Ada masyarakat diuntungkan, pemerintah diuntungkan karena industri semakin baik, industri diuntungkan karena menjadi lebih sehat, operator juga diuntungkan. Jadi ini multitujuan sehingga harus ada kompromi yang bisa disepakati semua pihak sehingga semua tujuan itu bisa dicapai," tambahnya.

Sebelumnya rencana pemerintah yang akan menetapkan tarif baru interkoneksi disambut pro dan kontra oleh operator selular. Tarif interkoneksi sendiri merupakan biaya yang harus dibayar oleh suatu operator kepada operator lain yang menjadi tujuan panggilan atau telepon.

Saat ini pemerintah telah menetapkan penurunan tarif interkoneksi antaroperator selular dengan rata-rata 26 persen dari 18 skema panggilan telepon tetap. Seperti halnya penurunan biaya panggilan sebelumnya Rp250 menjadi Rp204.