Menuntaskan Tahun Politik (Bagian II)

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Serangkaian agenda politik nasional sepanjang tahun 2014 akhirnya dapat dilalui bangsa ini dengan segala dinamikanya. Seolah tiada henti, ritme seluruh elemen, daya, dan upaya bangsa Indonesia telah dihadapkan pada jadwal kegiatan politik yang padat dan terangkai.

Dimulai dengan hiruk-pikuk politik pada kampanye sejak awal tahun hingga menjelang Pemilu 9 April 2014 untuk memilih calon anggota legislatif. Kemudian pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tanggal 9 Juli. Keduanya ingar-bingar, penuh intrik, dan strategi untuk mematahkan kekuatan lawan politik. Pada saat yang sama ketegangan di tengah masyarakat terjadi di mana-mana seolah dunia ini mau kiamat.

Masyarakat terbelah dan terfragmentasi pada dua kubu calon presiden dan wakil presiden, partai-partai yang mengelompok pada salah satu kubu calon dan kelompok-kelompok media yang juga terbelah dan semakin menambah panasnya dunia politik.

Parlemen yang terbelah hingga kini masih mewarnai diskusi-diskusi dan pembicaraan publik, walaupun KMP dan KIH terus berunding. Namun, kubu-kubu koalisi tampak solid dengan kekuatan dan argumentasi masing-masing sehingga agak alot untuk mencapai titik temu.

Tiba-tiba saja dua partai anggota KMP tergoda dengan manuver yang saling membelah. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy menyelenggarakan muktamar di Surabaya pada awal November. Dua pekan berikutnya diselenggarakan muktamar oleh kubu Djan Faridz di Jakarta. Romy dianggap cenderung ke pemerintah (KIH), sedangkan Djan dianggap tetap akan membawa PPP di KMP.

Partai Golkar pun ikut terbelah. Kubu Aburizal Bakrie menyelenggarakan munas di Bali pada tanggal 30 November. Kemudian kubu Agung Laksono menyelenggarakan pula di Ancol pada tanggal 7 Desember. Kubu Ical tetap keukeuh berada di KMP. Namun, kubu Agung dinilai cenderung ke KIH.

Parlemen pada akhir 2014 berkutat pada upaya mempertahankan diri di masing-masing kubu. Tarik-menarik tampaknya masih akan berlangsung hingga awal tahun 2015. Apapun hasilnya akan berpengaruh terhadap penyelasaian agenda di parlemen.

Jika kubu Romy benar-benar membawa PPP ke KIH, bertambah kekuatan untuk memengaruhi pengambilan keputusan walaupun koalisi ini belum mayoritas. Namun, apabila Agung berhasil memenangi pertarungan internal di Partai Golkar sudah bisa diprediksi bahwa KIH mampu melampui kekuatan KMP di parlemen.

Kalau hal itu terjadi akan makin mudah bagi KIH dan pemerintah mengegolkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh tahun mendatang. Salah satunya adalah penyelesaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perpu Pilkada) sebagai aturan baru pengganti UU yang sudah disahkan sebelumnya oleh DPR di akhir periode 2009--2014.

Kepastian mengenai ketentuan dan aturan mengenai penyelenggaraan pilkada itu sangat penting mengingat saat ini seluruh KPU sedang menantinya guna persiapan pilkada.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjanjikan bahwa Perpu Pilkada akan dibahas pada masa persidangan awal tahun 2015. Saat ini anggota parlemen sedang memasuki masa reses. Namun, sesungguhnya pembahasan itu amat sangat bergantung pada perundingan antarkoalisi yang belum tuntas juga hingga akhir 2014.

Tuntasnya perundingan juga tampaknya dipengaruhi secara langsung oleh hasil perundingan mengenai komposisi kepemimpinan dan alat kelengkapan dewan serta siapa yang menang dalam konflik internal PPP dan Golkar. Semua tampak saling berpengaruh dan tarik-menarik kepentingan. (Ant)