Dissenting Opinon 3 Hakim MK Dinilai Menunjukkan Derajat Kebenaran Pemohon Sengketa Pilpres

Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi sikap dissenting opinion atau pendapat berbeda 3 dari 8 hakim Mahkamah Konstitusi soal putusan sengketa pilpres 2024.

Sebagaimana diketahui, Ketiga hakim MK yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat memilih dissenting opinion soal sengketa Pilpres yang mana menyoroti soal bansos, keterlibatan PJ, dan pemilihan ulang.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan pihaknya mengapresiasi sikap ketiga hakim tersebut.

“PKS mengapresiasi sikap 3 dari 8 hakim MK yang berani menyuarakan rasa keadilan melalui pendapat hukum yang berbeda dissenting opinion,” jelasnya dalam monfrensi pers setelah kunjungan Anies-Muhaimin ke DPP PKS, Selasa (23/4/24).

Menurut Syaikhu, sikap ketiga hakim tersebut menunjukkan apa yang pemohon ajukan dalam sengketa Pilpres diakui kebenarannya.

Baca Juga: Serahkan Amicus Curiae ke Mahkamah Konstitusi, Hasto PDIP Ungkap Pesan Khusus Megawati

Syaikhu juga menilai sikap tersebut menunjukkan masih adanya harapan masa depan demokrasi di Indonesia membaik.

“Munculnya pendapat yang berbeda menunjukkan gugatan yang diajukan pemohon diakui derajat kebenarannya, dalam sejarah sengketa pIlpres di MK baru kali ii ada dissenting opinion dari para hakim. Sebuah pertanda masa depan demokrasi dan penegakan hukum Indonesia masih memilih harapan,” jelasnya.

Syaikhu juga mengungkapkan putusan MK pada sengketa pilpres 2024 bersifat final dan mengikat meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan.

Putusan tersebut menurut Syaikhu harus dihormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional di pilpres 2024 yang bisa dilakukan.

“Namun sejatinya bukan ujung dari perjuangan kita untuk menghadirkan perubahan bagi Indonesia yang adil dan sejahtera untuk semua,” ungkapnya.