Kemenkominfo dan Kemenko Perekonomian Berseberangan Soal TKDN

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Niat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara untuk mendapatkan nilai tambah dari penerapan aturan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tampaknya berseberangan dengan Kemenko Perekonomian. Hal itu terungkap dalam forum diskusi yang dihelat di hari ulang tahun Masyarakat Telekomunikasi (Mastel), Selasa (1/12/2015).

Yudi perwakilan dari Kemenko Perekonomian mengungkapkan pihaknya mendorong produsen smartphone untuk membuka pabrik di Indonesia. Menurutnya, keberadaan pabrik smartphone di Indonesia akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Kami mendukung di manufacturing, pengalamanya di Batam R&D dikembangkan, tapi saintisnya enggak ada tempat praktik. Pabrik (hardware) tentu lebih banyak menyerap tenaga kerja dibanding pembangunan R&D," jelasnya kepada Warta Ekonomi di ruang serba guna Kemenkominfo, Jakarta.

Sebelumnya, seperti banyak diberitakan, Menkominfo Rudiantara mengharapkan adanya nilai tambah yang diterima bangsa Indonesia dari pemberlakuan aturan TKDN. Menkominfo mencontohkan aturan TKDN nantinya bisa memberi pemasukan berupa royalti bagi masyarakat.

Terkait munculnya perbedaan pandangan tersebut, menkominfo kepada Warta Ekonomi mengatakan dirinya tidak pernah mengklasifikasikan sektor mana yang lebih penting antara hardware atau software. Namun, menurutnya, bila aturan TKDN hanya beorientasi untuk memindahkan pabrik ke Indonesia maka beberapa tahun ke depan bangsa ini bisa berstatus blue colar (buruh).

"Saya tetap percaya masa depan itu ada di R&D. Kalau pabrik, bisa-bisa kita hanya menjadi blue colar (buruh). Jangan pikirkan pajak melulu," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, aturan TKDN yang dibakukan pemerintah pada pertengahan tahun ini mewajibkan para pelaku industri meningkatkan kandungan komponen dalam negeri. Sekadar diketahui, impor ponsel di Indonesia memberikan pengaruh  terhadap neraca perdagangan Tanah Air. Setiap tahun impor ponsel ke indonesia mencapai US$ 3 miliar, sebagian besar impor tersebut kabarnya melalui jalur ilegal.

Lenovo sendiri menjadi vendor global yang mulai membangun pabriknya di Indonesia.