Sektor Pertanian Dinilai Semakin Termarjinalkan

Warta Ekonomi -

WE Online, Bandarlampung - Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) menyatakan kurangnya perhatian berbagai pihak terhadap peningkatan kesejahteraan petani, ditambah praktik impor pangan yang berlebihan menjadikan pertanian semakin termarjinalkan.

"Produktivitas beras nasional yang tidak juga mampu memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional dipicu persoalan klasik yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan, diantaranya, alih fungsi lahan pertanian produktif yang setiap tahunnya mencapai 100.000 hektare," kata Ketua Umum HA IPB Bambang Hendroyono, di sela-sela Musyawarah Daerah DPD HA IPB Lampung, di Bandarlampung, Minggu (6/4/2015).

Kemudian, lanjut dia, adanya kecenderungan perilaku generasi muda di pedesaan yang tidak lagi tertarik ikut serta dalam kegiatan pertanian padi karena dianggap tidak menarik.

Ia mengatakan bahwa data BPS menyebutkan pada 2004, ada 40,61 juta orang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian, sementara pada tahun 2013, angkanya menyusut menjadi 39,96 juta orang.

"Persoalan berikutnya adalah dukungan infrastruktur pertanian seperti bendungan, irigasi, saluran pertanian primer sampai tersier yang masih sangat minim. Kerusakan saluran irigasi di berbagai wilayah kurang mendapat perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah," ujarnya.

Faktor inilah, menurut dia, yang kemudian senantiasa menjadi pembenar untuk melakukan kebijakan impor pangan, terutama beras, jagung, kedelai dan daging.

Indonesia, menurut dia, membutuhkan pemimpin masa depan yang memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi kepada sektor pertanian, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Alih fungsi lahan pertanian produktif di Indonesia cukup memprihatinkan hingga mencapai 100.000 hektare per tahun adalah jumlah yang tidak sedikit dan itu pasti berdampak terhadap produktivitas pertanian.

Himpunan Alumni IPB sendiri telah melakukan berbagai kajian dan diskusi, termasuk menjaring aspirasi dari berbagai pihak, baik kepala daerah, praktisi, anggota legislatif dan akademisi dalam menelisik persoalan pertanian di Indonesia.

"Dari berbagai masukan yang berhasil kami himpun, berbagai pihak sepakat bahwa laju alih fungsi lahan pertanian harus dihentikan, atau minimal dibatasi, karena faktanya, banyak lahan-lahan pertanian produktif yang beralih fungsi menjadi perumahan, permukiman, lahan usaha, perkantoran dan peruntukan lainnya," katanya pula.

Bambang menegaskan apabila ini dibiarkan terus, sampai kapanpun pertanian kita akan terus kekurangan lahan produksi. Disamping aspek teknologi, inilah yang menjadi salah satu penyebab produktivitas semakin turun.

Terkait dengan persoalan ini, HA IPB akan terus menyuarakan kepada berbagai pihak agar alih fungsi lahan pertanian harus ditekan.

"Agar peraturan ini bisa efektif, dibutuhkan 'stick and carrot' yang tegas. Bagi kelompok masyarakat yang mempertahankan lahan pertaniannya, pemerintah perlu memberikan insentif ekonomi bagi mereka. Sementara bagi yang melanggar, dibutuhkan penegakan hukum tanpa pandang bulu," tegas Bambang. (Ant)

Foto: Ist.