Bappenas: Pemerintah Baru Perlu Kendalikan Stabilitas Makro

WE Online - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum 2014 perlu mengendalikan stabilitas ekonomi makro selain mengendalikan subsidi energi.

"Stabilitas makro terutama pada defisit transaksi berjalan harus ada di bawah 2,5 persen agar pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berisiko," kata Kepala Bappenas dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Agenda kedua pemerintahan mendatang selain stablitas makro ekonomi, lanjut Kepala Bappenas, yaitu pengendalian subsidi energi dalam jumlah besar yang ditujukan untuk semua kendaraan.

"Subsidi harusnya ditujukan pada kendaraan umum dan kendaraan niaga, bukan untuk kendaraan pribadi. Lima tahun mendatang kita tidak dapat lagi menggunakan subsidi 'across the board'," katanya.

Sementara, di sisi produksi, Kepala Bappenas mengatakan Indonesia harus melakukan investasi kilang minyak agar dapat memproduksi bahan bakar minyak di dalam negeri.

Kepala Bappenas mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2015-2019 berada pada kisaran enam hingga delapan persen dengan tiga skenario yaitu skenario pertumbuhan tinggi, pertumbuhan moderat, dan pertumbuhan rendah.

"Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi pada periode 2015-2019 tetap pada konsumi masyarakat yang mencapai 53-55 persen. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan konsumsi tidak jelek karena berasal dari kelompok masyarakat menengah yang jumlahnya semakin meningkat," katanya.

Pertumbuhan ekonomi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahap III itu, menurut Kepala Bappenas, juga dikontribusikan dari investasi.

"Kontribusi investasi terhadap PDB berada pada kisaran 22-23 persen. Masih cukup ruang untuk bergerak menuju 40 persen, terutama untuk investasi infrastruktur. Jika ingin PDB naik signifikan, investasi infrastruktur harus mencapai 7-8 persen dari APBN," katanya. (Ant)

Foto : SY