Kenaikan Harga BBM Tidak Dalam Waktu Dekat

Warta Ekonomi -

WE Online, Depok - Pembatasan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, disusul pengurangan pasokan di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar umum (SBPU) menyebabkan antrean panjang kendaraan di berbagai daerah, agaknya awal dari suatu kebijakan tidak populer kenaikan harga BBM bersubsidi.

Wacana kenaikan harga BBM sudah ramai disuarakan oleh para pejabat dan elit partai baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga masyarakat yang selalu waswas akan kebijakan ini karena akan melambungkan harga barang-barang, mulai merasa yakin pelaksanaan "penyesuaian" itu akan terjadi.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri yang partainya selama ini selalu bersikap menolak kenaikan harga BBM saat berada di luar kabinet selama 10 tahun mengatakan, bila subsidi masih bisa ditahan maka BBM tidak dinaikkan harganya. "Jangan kami dibilang tidak konsisten," katanya.

PDIP dinilai banyak pihak tidak konsisten terkait dengan keinginan partai tersebut untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Padahal, kemenangan yang diraih PDIP pada Pemilu Legislatif 2014 merupakan hasil sejumlah rentetan penolakaan kepada kebijakan kenaikan BBM di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kebijakan itu dinilai tidak pro terhadap rakyat kecil.

Menurut politisi dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo, "PDIP menjadi pemenang karena berhasil memainkan isu penolakan BBM dengan mencitrakan pro kepada rakyat. Kalau PDIP memaksa presiden SBY untuk naikkan BBM atau nanti mereka menaikkan BBM maka partai itu menggunakan pencitraan hanya untuk mendapatkan simpatik rakyat." PDIP, seharusnya menggunakan buku saku putihnya yang dikatakan memberikan sejumlah solusi ketika itu agar pemerintahan SBY tidak menaikkan BBM pada 2013. Bila tidak, maka sangat na?f apa yang dilakukan partai tersebut ketika itu walk out (WO) di sidang paripurna, kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq menyebut partainya akan menguji konsistensi PDIP ihwal program subsidi BBM. Pada voting dalam sidang paripurna Juni 2013 yang membahas RAPBN 2014, PKS dan PDIP adalah dua di antara empat partai yang menolak kenaikan harga BBM.

"Akan kami lihat nanti. Kalau konsisten, harusnya tetap diperjuangkan agar BBM tak naik," kata Mahfudz.

Politikus senior PDIP, Pramono Anung, mengatakan, calon presiden terpilih 2014-2019 Joko Widodo bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Nusa Dua, Bali selain membahas postur APBN 2015, juga membujuk SBY agar mengurangi subsidi BBM.

Bahkan Wakil Presiden (Wapres) Terpilih Jusuf Kalla mengaku tidak keberatan jika beban untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dilimpahkan kepada pemerintah yang akan dipimpinnya bersama Presiden Terpilih Joko Widodo.

"Nggak apa-apa kalau pemerintah sekarang ragu-ragu. Yang penting negara selamat dan tidak bangkrut," ujarnya.

JK berpendapat, jika harga BBM tidak dinaikkan risikonya akan terjadinya antrean pada SPBU terus menerus seperti yang terjadi dalam beberapa hari belakangan. "Kalau dinaikkan sekarang itu untuk mengamankan pemerintah saat ini dan mencegah terjadinya antrean." JK mengaku sadar kenaikan harga BBM ini cepat atau lambat memang harus dilakukan. Jika tidak maka akan menganggu keuangan negara dan berimbas pada kondisi ekonomi nasional.

"Ini biar bisa bayar pembanguna, gaji dan lainnya, karena kalau tidak maka pada suatu waktu likuiditas pemerintah akan habis. Padahal uang itu hanya habis pada knalpot-knalpot mobil," kata Kalla.

Mengenai besaran dan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi ini, JK menyatakan perlu pembahasan lebih dalam. Namun kapan pun kenaikan tersebut dilakukan, dia mengaku sudah siap. "Nantilah pemerintah yang memutuskan, mau besok juga oke.? Politisi senior Partai Golkar Siswono Yudo Husodo menilai, kenaikan harga BBM mau tidak mau harus diberlakukan. Kalau SBY tidak bersedia, maka harus dilakukan oleh pemerintah selanjutnya.

"Kita sudah terlalu banyak membuang uang untuk hal-hal yang tidak efektif," kata Siswono, dan menambahkan, masalah utama terkait BBM bukan naik atau tidaknya harga melainkan pengurangan subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran.

Tidak sekarang Sementara itu Wasekjen Partai Golkar Roem Kono berpendapat, belum perlu ada kenaikan harga BBM sampai akhir 2014. Karenanya, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tak perlu panik atau mendesak pemerintah sekarang untuk menaikkan harga BBM.

"Selama kita masih bisa atasi sampai Desember (2014) jangan ada kenaikan dulu, karena kenaikan harga BBM hanya akan memicu gonjang-ganjing politik. Apalagi perubahan cepat malah membuat Jokowi kesulitan untuk menjalankan program yang diinginkan. Karenanya, lebih baik menjalankan dulu program yang ada." Menurut dia, menaikkan harga BBM bisa saja dilakukan, tapi tidak dalam waktu dekat ini. Jokowi bisa memasukkannya dalam APBN Perubahan 2015. "Sekarang kita sedang pembahasan (RAPBN 2015), nota keuangan sudah masuk," katanya.

Roem membantah jika program Jokowi tidak ada yang diakomodasi dalam APBN 2015. Karena semua memang harus dilakukan secara bertahap. "Tidak bisa mengubah semua, negara ini negara besar," kata anggota Badan Anggaran DPR itu.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menyatakan partainya belum dapat bersikap terkait adanya wacana menaikkan harga BBM bersubsidi. Partai-partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih juga sedang melakukan diskusi kritis dalam menentukan sikap terkait wacana kenaikan harga BBM.

Dia menegaskan partai Golkar bersama partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih pasti akan memberikan respon terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait wacana kenaikan harga BBM tersebut dengan memperhatikan kepentingan maupun aspirasi rakyat.

Apabila kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dianggap mengganggu kepentingan dan aspirasi rakyat, maka Koalisi Merah Putih pasti akan berada di pihak rakyat.

Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung, memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM hingga 20 Oktober mendatang atau saat masa jabatan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir.

Dia mengakui, desakan kenaikan harga BBM saat ini cukup membebani pemerintah, karena kenaikan BBM sebesar 33 persen tahun lalu dan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) secara bertahap tahun ini cukup membebani masyarakat. Bukan hanya itu, dalam waktu dekat Pertamina juga berencana menaikkan harga elpiji kemasan 12 kilogram. Ini semua sudah membebani masyarakat.

Chairul menjamin, keengganan pemerintah SBY untuk menaikkan BBM saat ini tidak akan membebani fiskal bagi pemerintah mendatang. Sebab, semua kemungkinan yang terjadi sudah diperhitungkan dengan matang. "Arahnya selalu dibuat seperti itu. Setiap pemerintahan memiliki beban masing-masing," katanya.

Selain itu, ujar Chairul, persoalan yang dihadapi setiap pemerintahan tidak sama, sehingga pemerintah mendatang diminta menyiapkan segala sesuatu terhadap hal yang bakal ditemui selama memimpin. Kalau punya kesempatan memimpin pemerintahan, maka harus mampu menanggung beban yang ada.

Chairul berharap di penghujung pemerintahan SBY, semua kalangan bisa menyukseskan transisi yang tengah dijalankan pemerintah. Dengan demikian, desakan kenaikan harga BBM tidak dijadikan alasan menyudutkan pemerintah. "Jadi jangan sampai ada yang salah mengartikan karena untuk kepentingannya sendiri mengorbankan orang lain itu tidak boleh," katanya.

Deputi tim transisi Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Andi Widjajanto menyebutkan, pemerintah Jokowi-JK sudah melakukan simulasi kenaikan harga BBM Rp500 sampai Rp3.000 per liter. Simulasi itu terkait pula dengan waktu kenaikan harga BBM.

Sebelumnya tim menawarkan opsi kenaikan harga BBM pada Oktober, Maret, atau April 2015. Menurut Andi, timnya tengah mengkaji opsi kenaikan harga berdasarkan waktu moneter, waktu politik, dan waktu sosial.

Kenaikan harga BBM yang tampaknya tak terelakkan, berapapun besarannya selalu mendorong peningkatan harga barang bahkan sembako. Karena itu seperti kata Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina, Suhartoko, pemerintah hanya perlu menaikkan harga BBM dengan Rp500/liter. Masyarakat aman dan pemerintah tidak terkena beban subsidi, katanya. (Ant/Illa Kartila)