BPH Migas Usulkan Pelarangan BBM Bersubsidi bagi Mobil Pribadi

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengusulkan kepada pemerintah agar melarang mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi mulai 2015.

Kepala BPH Migas Andy N Sommeng mengatakan pelarangan tersebut akan mampu menekan pemakaian BBM subsidi hingga tersisa 30 juta kiloliter pada 2015.

"Kami optimis dengan dukungan semua pihak pengendalian BBM tersebut bisa dijalankan," katanya di Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Menurut dia, mekanisme pelarangan pemakaian BBM untuk mobil pribadi bisa dilakukan secara manual dan tanpa memakai kartu pintar. Ia meyakini model pengendalian tersebut tidak menimbulkan kekacauan di lapangan asalkan dilakukan sosialisasi secara tepat dan masif.

"Jangan terlalu didramatisir. Masyarakat kita sebenarnya bisa diberi pengertian asalkan tujuannya untuk kebaikan," ujarnya.

Andy menambahkan penghematan BBM subsidi dengan pelarangan kendaraan mobil pribadi bisa mencapai 15-20 juta kiloliter. Kalau besaran subsidi BBM per liter sekitar Rp 4.000 maka penghematan pada 2015 bisa mencapai Rp 60-80 triliun.

"Uang penghematan bisa digunakan untuk program-program pemerintahan mendatang seperti kartu pintar dan infrastruktur," katanya.

Apalagi, lanjutnya, kalau pengendalian di sisi konsumen tersebut ditambah program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) dan bahan bakar nabati (BBN).

"Nilai penghematannya makin banyak dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan yang lebih penting," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro mengatakan pihaknya akan membahas usulan BPH Migas tersebut bersama PT Pertamina (Persero) dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).

"Kami bahas semua opsi-opsi pengendalian yang mungkin dan tepat dilakukan agar kuota BBM tahun depan bisa 46 juta kiloliter," katanya.

Termasuk pula, lanjutnya, program konversi BBM ke BBG dan BBN. Menurut dia, sejauh ini, RAPBN 2015 belum membahas opsi kenaikan harga BBM. (Ant)