KKP Harapkan Pemerintahan Mendatang Wujudkan Negara Maritim Bermartabat

Warta Ekonomi -

WE Online, Yogyakarta - Pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Joko Widodo diharapkan dapat mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim yang bermartabat di tingkat global.

"Wujudkan era baru negara maritim Indonesia yang bermartabat," kata Kepala Balitbang KKP Achmad Poernomo dalam pembukaan Kongres Maritim Indonesia bertajuk Mengukuhkan Kembali Kedaulatan Maritim di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (23/9/2014).

Achmad Poernomo mengingatkan bahwa dari 505 kabupaten/kota di Indonesia, sekitar 60 persen terletak di kawasan pesisir serta sekitar 40 persen barang dan jasa diangkut melalui laut. Selain itu, ujar dia, lautan di Indonesia memiliki potensi tangkap hingga sekitar 6,7 juta ton/tahun, sedangkan potensi budi daya laut merupakan yang terluas di dunia sebesar 12 juta hektar.

Ia juga mengingatkan bahwa potensi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan lebih dari 1,2 triliun dolar AS per tahun, sedangkan nilai ekonomi sektor tersebut pada tahun 2013 hanya mencapai Rp 291 triliun. KKP telah berupaya untuk meningkatkan nilai tambah antara lain melalui industrialisasi yang dinilai memiliki dampak positif.

Negara maritim, ujar dia, seharusnya setidaknya sekitar 40 persen dari kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) berasal dari sektor kelautan dan perikanan, sedangkan Indonesia belum mencapainya.

"Kalau ingin revolusi mental maka harus diingat pangan bukan hanya padi, daging sapi, dan telur, tetapi juga ikan," katanya.

Achmad juga menyebutkan RUU Kelautan penting karena masih belum ada aturan yang menaungi 23 sektoral yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan.

"RUU Kelautan diharapkan dapat menjadi solusi," katanya.

RUU Kelautan, menurut dia, akan menjadi landasan pembangunan kelautan Indonesia serta akan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. (Ant)