WE Online, Jakarta - Pemerintah perlu mendahulukan penyaluran dana kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebelum harganya betul-betul naik. Demikian disampaikan pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati.
"Dana-dana yang dipersiapkan (untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM) digelontorkan terlebih dahulu, bukan setelah kenaikan BBM. Jadi, dampaknya bisa diminimalisir," kata Enny Sri Hartati di Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Enny mengatakan sejumlah program kompensasi atas kenaikan harga BBM, seperti bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), beras miskin, dan transfer pendapatan kerap dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas makro, maupun kemanfaatannya untuk mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat.
Menurut Enny, yang perlu dilakukan adalah menjaga agar masyarakat tidak mengalami guncangan yang berlebihan, terutama agar tetap bisa mempertahankan tingkat konsumsi produksi industri dan hal tersebut bisa terjadi bila simulasi kenaikannya tepat. Selain itu, lanjutnya, pemerintah perlu merelokasi anggaran subsidi ke energi alternatif nonBBM yang bisa digunakan masyarakat sebagai penggantinya.
"Sekarang masyarakat mau harga BBM Rp 10 ribu. Kalau ada energi alternatif, tidak masalah. Masalahnya, mau naikin Rp 500, tapi tidak ada energi alternatifnya ya berat. Dampaknya juga besar," kata Enny.
Apalagi, lanjutnya, kalau pengusaha tidak ada keringanan atas beban-beban lain, seperti tingginya suku bunga dan tingginya upah buruh maka kenaikan BBM akan dipandang sebagai beban. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
