Ditjen Pajak Dapat Dukungan Data dan Informasi serta Perlindungan Hukum

WE Online, Jakarta - Sebagai bagian dari upaya mengamankan target penerimaan pajak, pada hari ini di Istana Negara, diselenggarakan acara penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan beberapa pihak terkait pertukaran data dan informasi serta kesepakatan dalam bantuan penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi pegawai pajak yang melaksanakan tugas, dengan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama dengan Ditjen Pajak pada hari ini berasal dari Bank Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Sosial dan Komisi Pemilihan Umum.   

Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan acara pemberian penghargaan oleh Menteri Keuangan kepada 36 pihak yang telah mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, yang terdiri dari 24 penghargaan terkait dukungan data dan informasi dan 12 penghargaan untuk dukungan di bidang penegakan hukum.

Guna menyukseskan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan Wajb Pajak dan mencapai target penerimaan pajak, dukungan data dan informasi serta penegakan dan perlindungan hukum bagi pelaksaan tugas Ditjen Pajak merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut.