PDI-P: Tidak Ada Aturan TNI Larang Berjilbab

Warta Ekonomi -

WE Online, Blitar - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai tidak ada aturan yang melarang maupun yang mewajibkan anggota TNI mengenakan jilbab.

Hal itu dikatakan Hasan menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko yang menyatakan prajurit wanita TNI boleh mengenakan jilbab asalkan bertugas di Nangroe Aceh Darussalam.

"Tidak ada peraturan di TNI yang melarang wanita mengenakan jilbab dan aturan tak mengenakan jilbab. Jilbab itu pilihan masing-masing individu," kata Hasan saat ditemui di Rumah dinas Walikota Blitar, Jawa Timur, Sabtu (30/5/2015).

Politisi senior PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa menutup aurat adalah pilihan dan hak pribadi dari para prajurit TNI, jadi dia menilai tidak ada korelasinya dengan tugas kemiliteran seperti baris-berbaris dan upacara.

"Itu kan pilihan saja, pakai jilbab silakan, tidak pakai juga silahan. Yang penting kan kalau baris derap langkahnya harus sama. Masalah ada yang pakai topi dan baret merah, kuning, hitam, ataupun jilbab itu kan tidak masalah," lanjutnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan pihaknya mengakomodasi aspirasi wanita TNI yang berkeinginan menggunakan jilbab dalam melaksanakan tugasnya sebagai prajurit. Namun, penggunaan jilbab itu hanya diperuntukkan bagi wanita TNI yang bertugas di Aceh.

"Aturannya sudah kita buat, tak ada larangan. Kalau mau pakai jilbab, tinggal pindah ke Aceh, selesai persoalan," kata Moeldoko.

Pernyataan panglima tersebut memicu pro-kontra karena seakan-akan TNI melarang wanita prajurit TNI berjilbab.