OJK Nilai Badan Cyber Nasional Butuh Peran Swasta

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengapresiasi rencana dibentuknya Badan Cyber Nasional (BCN) yang dilakukan oleh pemerintah, namun regulator menilai partisipasi pihak swasta sangat dibutuhkan dalam pembentukan BCN.

Hal itu dikatakan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK Mulya E Siregar saat menghadiri Simposium Nasional Cyber Security di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (3/6/2015).

"Diperlukan partisipasi swasta untuk masuk membantu dalam pengembangan cyber nasional dan pembentukan BCN," ujar Mulya di hadapan peserta Simposium Nasional Cyber Security 2015.

Saat ini Mulya menuturkan setidaknya ada 36,6 juta serangan cyber di Indonesia per tahun. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran swasta dalam membantu penanganan cyber security.

"BCN ini tidak bisa (pemerintah) sendirian karena banyak kasus yang tidak mudah untuk diselesaikan," imbuh Mulya.

Dia menjelaskan bahwa selain untuk menjaga keamanan nasional, peran BCN diperlukan di sektor jasa keuangan seperti perbankan yang telah menggunakan pelayanan internet banking dan pelayanan platform yang sama.

"26 Mei yang lalu kita sudah bicara dengan BPD seluruh indonesia. Mereka sedang mencoba menggunakan platform yang sama. Hal ini supaya mereka lebih efisien lagi, tapi juga ada risikonya," ucapnya.

Adapun Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan‎ Tedjo Edhy Purdijatno menilai bahwa saat ini Indonesia membutuhkan sebuah badan cyber khusus. Menurut dia, badan ini perlu dibentuk untuk mencegah kejahatan dunia maya yang mengancam keamanan negara.

Tedjo mengatakan bahwa sekarang ada pergeseran isu keamanan global. Dulu ancaman perang antarnegara muncul dengan menggunakan senjata, tetapi saat ini perang kerap terjadi di dunia maya. "Jadi kita perlu semacam badan cyber nasional," kata Tedjo di tempat yang sama.