Menteri Susi Beri Kuliah Umum ke Mahasiswa di Singapura

Warta Ekonomi -

WE Online, Singapura - Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti menjadi pembicara kunci pada Kuliah Umum Terhormat (Distinguished Public Lecture/DPL) Rajaratnam School of International Studies (RSIS) di Nanyang Technological University, Singapura, Kamis (27/8/2015). Dalam laman resmi RSIS disebutkan bahwa, Ia merupakan Menteri Kabinet Kerja pertama yang mendapatkan kehormatan memberikan kuliah umum di RSIS Singapura.

Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dinilai sukses memperkenalkan beberapa resolusi dan kebijakan inovatif, termasuk isu abadi tentang IUU Fishing di teritorial Indonesia. Ia dipilih menjadi pembicara kunci di RSIS Singapura karena telah berhasil mengendalikan kapal-kapal ilegal di perairan Indonesia.

Selain itu juga, atas kerja kerasnya mengeluarkan regulasi yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan industri perikanan yang menolak peraturan tersebut. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indo Barometer Survey and Political Communication pada pertengahan 2015 yang lalu, menempatkannya sebagai Menteri terbaik menurut masyarakat umum dan media.

Dalam kuliah tersebut Susi mengatakan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk memaksimalkan potensi Indonesia di bidang kelautan dan perikanan dengan mengembangkan konsep poros kemaritiman sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Konsep ini diwujudkan dengan mengatur dan meningkatkan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Doktrin Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia mewakili Visi Nasional untuk mengembangkan identitas kekayaan maritim nasional secara berdaulat, mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia diarahkan untuk memenuhi tiga pilar yang saling terintegrasi, yakni kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kemakmuran (prosperity).

Terkait hal itu menurut Susi, pihaknya telah menetapkan beberapa strategi kebijakan dalam kerangka mewujudkan visi tersebut selama lima tahun kedepan. Kebijakan yang ditempuh merupakan turunan dari tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan di era kabinet kerja.

"Kebijakan yang kami terapkan tak lain untuk menjaga kedaulatan dalam bidang ekonomi dengan menjaga keamanan sumber daya kelautan, memastikan bahwa nelayan dan semua stakeholder perikanan lainnya memiliki kedaulatan atas pekerjaan dan bisnis mereka", ujarnya.

Strategi yang dilaksanakan mencakup pemberantasan Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, meningkatkan kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan, penataan perizinan usaha perikanan, penerapan manajemen kuota penangkapan, perlindungan dan penangkapan spesies tertentu. Ia menekankan bahwa dirinya sangat fokus pada pemberantasan IUU Fishing. Kiprahnya dalam menindak tegas para pelaku IUU Fishing melalui kebijakan penenggelaman kapal, telah menarik perhatian dunia.

Menurutnya ilegal fishing merupakan kasus kejahatan serius yang dialami tak hanya Indonesia, namun banyak negara di dunia. Pasalnya, banyak masalah lain di balik kasus illegal fishing yang menyertai dan bermunculan, semisalnya kasus PT Pusaka Benjina Resources (PBR).

"Illegal fishing ibarat kendaraan bagi berbagai kejahatan lain, seperti penyelundupan manusia penyelundupan narkotika, perbudakan, dan masalah kriminal lainnya", tegasnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, KKP melakukan pengawasan perkembangan dan regulasi di sektor kritis ini. Hal ini termasuk penghapusan kegiatan bongkar muatan ikan (transhipment), penangkapan ikan ilegal dan pencabutan izin kapal ikan yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh kementerian. KKP juga fokus dengan pemantauan kehadiran kapal-kapal ikan ilegal yang beroperasi di perairan Indonesia dan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Kami juga telah meningkatkan kapabilitas pengawasan, dan semakin mempererat kerja sama dengan aparat penegak hukum seperti Polair dan TNI AL dalam memberantas masalah ini," ungkapnya.

Disamping itu, pemerintah Indonesia juga secara serius melakukan kebijakan strategis lainnya. Diantaranya, penguatan kepulauan terluar dan wilayah konservasi, swasembada garam, pengembangan pakan ikan mandiri, pembangunan technopark kelautan dan perikanan, peningkatan produksi dan nilai tambah rumput laut, termasuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Berbagai upaya pemerintah Indonesia dalam tata kelola kelautan secara berkelanjutan yang diterapkan telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pertumbuhan sektor ekonomi perikanan. Data terbaru menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan pada kuarter pertama tahun 2015 tumbuh 8,64 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 4,7 persen.