OJK: Penyaluran Kredit BPD Masih Fokus di Konsumtif

WE Online, Palu - Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah Elyanus Ponsoda menyatakan secara umum tradisi penyaluran kredit Bank Pembangunan Daerah (BPD) masih fokus pada sektor konsumtif.

"Itu tidak hanya terjadi di Palu, tetapi tren di daerah lain juga seperti itu," katanya di Palu, Rabu (2/9/2015).

Kendati demikian, lanjut Elyanus Ponsoda, sudah ada beberapa BPD di Indonesia yang mulai masuk ke dalam sektor produktif dalam penyaluran kredit. Elyanus mengatakan bahwa hal yang perlu mendapat perhatian adalah kualitas sumber daya manusia yang sebelumnya bekerja di sektor konsumtif, kemudian masuk dan beralih ke dalam sektor produktif.

"Hal ini memerlukan SDM yang kuat. Jadi, ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Ini menjadi bahan diskusi kami dengan pihak BPD agar pemberian kredit di sektor produkif perlu ditingkatkan. Pasalnya, dampak pemberian kredit tersebut juga besar pada pengembangan ekonomi daerah," terangnya.

Terkait dengan masih rendahnya load to deposit ratio (LDR) BPD, khususnya Bank Sulteng, pada posisi sekitar 50 persen, dia mengatakan bahwa indikatornya dalam penyaluran kredit masih rendah sehingga perlu digenjot.

"Saya tidak melihat BPD-nya. Namun, secara umum saya bisa menjelaskan bahwa ada kebijakan untuk mengerem laju pertumbuhan kredit dengan kondisi perekonian saat ini yang belum begitu stabil.

Adapun kondisi dana pihak ketiga di BPD pada bulan Juni 2015, kata Elyanus, sedikit lebih rendah. Hal ini terjadi karena adanya siklus keuangan yang kerap berubah per 6 bulan.

"Kadang ada posisi tertentu dana pihak ketiga banyak tersimpan dikarenakan ada dropping dana dari pusat, seperti dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang juga memengaruhi rasio," katanya.

Elyanus menilai penyerapan anggaran pemerintah pada semester satu relatif sangat rendah. Penyerapan baru akan dilakukan lebih besar pada semester dua sehingga dana di BPD ditarik semua untuk kebutuhan proyek.

Sementara itu, staf OJK bidang Pengawasan Perbankan Satrio Febrino mengatakan bahwa dana di BPD didominasi oleh giro pemerintah daerah. Pada awal tahun dana dropping dari pemerintah pusat yang masuk ke BPD relatif cukup besar.

"Kalau BPD terlalu melakukan ekspansi kredit dan tidak melihat siklus dari pendanaan yang mereka peroleh, di akhir tahun LDR-nya akan berada di atas 1 persen. Dengan pengalaman tersebut, BPD lebih mengerem penyaluran kreditnya. Maka, di akhir tahun nanti kondisi likuiditasnya masih baik," katanya. (Ant)