Satpol PP DKI Siap Amankan Perselisihan Hasil Pilkada

WE Online, Jakarta - Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso mengatakan tetap menyiagakan seluruh anggota Satpol PP sebelum maupun sesudah pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2015, meskipun tidak ada pilkada di Provinsi DKI Jakarta.

"Memang di DKI Jakarta tidak ada pilkada, justru di sini akan sibuk apabila terjadi perselisihan-perselisihan terkait hasil pilkada, misalnya orang-orang daerah ramai-ramai mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK), jadi kami tetap siaga," kata Kukuh di Jakarta, Jumat (27/11/2015).

Hal tersebut, ia sampaikan dalam Diskusi Media "Reposisi Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Persiapan Pilkada Serentak". Ia menyatakan bahwa bisa saja pendukung dari pasangan calon yang mengadu ke MK itu membawa berbagai atribut, misalnya spanduk, umbul-umbul, dan membawa kendaraan langsung dari daerah.

"Jadi, kami ingin mengawal teman-teman dari daerah itu agar tercipta suasana yang tertib dan kondusif. Dan yang pasti kami juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI," kata Kukuh.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri Asadullah menyatakan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dilarang cuti mulai sepekan sebelum maupun sesudah diselenggarakannya pilkada serentak 9 Desember 2015.

"Itu sudah pesan dari Pak Menteri (Mendagri Tjahjo Kumolo), intinya ini dilakukan untuk mendukung suksesnya pilkada serentak," kata Asadullah.

Pilkada Serentak 2015 pertama kali dalam sejarah demokrasi Indonesia akan digelar pada 9 Desember. Sebanyak 53 persen dari total wilayah di Indonesia, yaitu 269 daerah terdiri dari sembilan provinsi, 260 kota/kabupaten akan menentukan kepala daerah.

Dari 269 daerah tersebut, terdapat tiga kabupaten yang hanya memiliki satu pasangan calon antara lain Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara. (Ant)