PKS sebut UU DKJ Tak Beri Keadilan bagi Jakarta

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW), mengkritik UU Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) yang tetap disetujui oleh rapat paripurna DPR RI bersama Pemerintah, sekalipun ditolak oleh PKS.

PKS menilai kandungan RUU itu ada yang tidak sesuai dengan ketentuan Konstitusi dan tidak memberikan keadilan bagi Rakyat Jakarta.

Meski demikian, ia mengklaim kalau sikap awal FPKS tetap konsisten sendirian menolak draft RUU DKJ yang menentukan bahwa Gubernur/Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk/dipilih oleh Presiden.

"Alhamdulillah usaha membonsai demokrasi dengan menghilangkan pemilihan langsung gubernur oleh rakyat menjadi ditunjuk oleh presiden sebagaimana draf awal RUU DKJ gagal dilakukan. Bila sebelumnya hanya ditolak secara resmi oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), akhirnya DPR dan Pemerintah juga menerima penolakan tersebut, sehingga Gubernur DKI Jakarta dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat," kata HNW.

HNW tetap menyayangkan sikap DPR dan pemerintah yang terburu-buru mengesahkan dan tidak maksimal melibatkan banyak pihak.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II ini menyampaikan bahwa dirinya memperoleh aspirasi dari sejumlah masyarakat di Jakarta yang sebenarnya menginginkan agar Jakarta setelah tidak lagi menjadi daerah khusus ibukota diberikan hak yang sama seperti daerah-daerah khusus lainnya, yakni dapat memilih langsung Walikota/bupati dan memiliki lembaga perwakilan DPRD di tingkat DPRD Kabupaten/Kota.

"Jadi sebenarnya UU DKJ ini tidak memberikan keadilan bagi Jakarta dibanding daerah-daerah khusus lainnya," ujarnya.