DPR: Segera Tuntaskan Kartu BPJS Palsu

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menyatakan, pihak terkait harus segera menuntaskan kasus kartu BPJS palsu yang beredar di sebagian masyarakat agar tidak meresahkan.

Okky kepada pers di Jakarta, Senin (25/7/2016), menyayangkan munculnya kartu BPJS palsu yang beredar di sebagian masyarakat. BPJS harus segera bertindak cepat untuk mengecek dan memastikan di lapangan atas munculnya kartu BPJS palsu tersebut.

"Bisa saja, kartu palsu BPJS tersebut tidak hanya muncul di Bandung, tapi di daerah-daerah lainnya. Oleh karenanya, BPJS harus bergerak cepat untuk mengecek di lapangan," katanya menggapi munculnya kartu BPJS Kesehatan palsu.

"Yang pasti kartu BPJS palsu tersebut sangat merugikan masyarakat," katanya.

Menurut dia, munculnya kartu BPJS palsu ini merupakan dampak dari sosialisasi yang belum paripurna di masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang prosedur pendaftaran BPJS.

"Kondisi ini harus menjadi catatan serius oleh manajemen BPJS untuk melakukan pembenahan dan perbaikan. Kartu BPJS palsu jangan dianggap masalah sepele, harus menjadi bahan koreksi manajemen BPJS," katanya.

Peristiwa ini juga menunjukan kinerja Badan Pengawas BPJS belum maksimal. Komitmen Dewas BPJS yang bakal bekerja maksimal saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR, belum dibuktikan dengan munculnya kartu BPJS palsu.

"Ke depan, Dewas BPJS agar lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan. Dewas BPJS harus memastikan ke depan tidak ada lagi kasus serupa muncul di lapangan," kata Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP ini.

Terkait dengan hal tersebut, anggaran negara untuk BPJS sebaiknya dipisah dari Kementerian Kesehatan. Pemisahan itu dimaksudkan agar pengelolaan BPJS seperti dalam hal sosialisasi dapat lebih maksimal.

"Harapannya, pemisahan anggaran BPJS dari Kementerian Kesehatan dapat dilakukan dalam APBN 2017 mendatang," katanya.

Sebelumnya, ratusan warga di Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menerima kartu BPJS palsu.

Kepala Daerah Desa Kertajaya, Kabupaten Bandung Barat, Fauzy Samsul mengaku tidak menyangka dan merasa dirugikan dengan kasus tersebut karena banyak warga yang protes kepada dirinya.

Menurut dia, pembuatan kartu BPJS palsu tersebut dilakukan oleh warga yang dikerjasamakan dengan pihak kedua, yakni sebuah lembaga.

"Ada sekitar 200 desa yang daftar di 23 RW Desa Kertajaya dan yayasan atau lembaga tersebut datang ke sini sejak delapan bulan lalu," kata Fauzy. (Ant)