BI Berikan Pengembangan Economic dan Leadership ke Kepala Daerah

Warta Ekonomi, Jakarta -

BI Institut bekerja sama dengan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) membuka program pengembangan economic leadership for regional goverment leader pemerintah Kabupaten. Kegiatan ini diikuti oleh sedikitnya 27 bupati dari kabupaten di Indonesia.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat membuka kegiatan mengatakan program tersebut bermanfaat bagi para kepala daerah yang mengikutinya. Ada tiga tujuan utama, yakni bagaimana memperkuat sumber ekonomi, bagaimana memperkuat leadership, dan mempererat kemitraan.

Lebih lanjut, Perry menjelaskan bahwa dalam tiga tahun terakhir kondisi ekonomi global sedang melambat. Hal itu mempengaruhi kondisi ekonomi nasional dan daerah. Harga komoditas ekspor seperti batubara sedang lesu. Kondisi ini diperkirakan belum akan membaik hingga beberapa tahun ke depan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menciptakan sumber ekonomi baru melalui diversifikasi. Pemerintah pusat sendiri mengharapkan tumbuhnya ekonomi melalui sektor maritim, perikanan, dan pariwisata. Namun bagi daerah yang tidak memiliki sektor tersebut dapat mengembangkan sektor UKM dan agribisnis.

Berkaitan dengan leadhersip, menurut Perry, sebagai kepala daerah perlu memiliki leadership yang kuat dan memiliki wawasan yang luas. Terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kepala daerah harus mampu menerapkan kebijakan tersebut di daerah yang dipimpin.

Selanjutnya, melalui kegiatan tersebut tentu akan membuka jaringan baru bagi kepala daerah dengan kepala daerah lainnya. Hubungan antara kepala daerah dengan pemerintah di atasnya juga akan semakin erat.

"Dengan demikian, kepala daerah akan mampu memimpin daerahnya dengan baik, memajukan ekonomi, inflasi stabil, membuka lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya mereka akan dipilih kembali oleh masyarakatnya untuk kembali menjadi pemimpin," urai Perry.

Kegiatan tersebut nantinya akan menghadirkan mentor yang didatangkan akademisi dari universitas dengan modul yang diberikan tentang perumusan kebijakan dan sharing kebijakan ekonomi nasional dan daerah. Pengajar juga berasal dari pemerintahan agar terjadi sharing kebijakan, bagaimana mengembangkan potensi ekonomi daerah, seperti UKM.

"Banyak berbagai daerah melakukan inovasi itu dapat di-sharing," tutup Perry.