Menilik Kondisi ULN Indonesia Dalam 2 Tahun Terakhir (1)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Utang Indonesia meningkat dalam dua tahun terakhir yang terlihat dari peningkatan defisit anggaran karena kenaikan belanja yang lebih besar dibanding penerimaan negara.

APBN Perubahan 2015 menetapkan target defisit anggaran hanya Rp222,5 triliun atau 1,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Namun realisasi defisit anggaran selama 2015 mencapai Rp318,5 triliun atau sekitar 2,8 persen terhadap PDB.

Pada APBN 2016, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp273,2 triliun atau 2,15 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dalam APBN Perubahan 2015, defisit anggaran naik menjadi Rp296,7 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB.

Kemudian pada awal Agustus 2016, untuk menciptakan anggaran negara yang kredibel, pemerintah kembali menyesuaikan APBN termasuk besaran defisit anggaran.

Besaran defisit anggaran dinaikkan menjadi 2,5 persen terhadap PDB atau ada kenaikan pembiayaan sekitar Rp17 triliun.

Sementara itu untuk realisasi semester I 2016, Kementerian Keuangan melaporkan meningkatnya pengeluaran negara yang tidak sebanding dengan realisasi penerimaan, menciptakan defisit fiskal sebesar Rp230,7 triliun atau 1,83 persen terhadap PDB.

Defisit yang terjadi pada paruh pertama tahun ini membengkak dibandingkan dengan realisasi defisit anggaran negara semester I 2015, yang kala itu sebesar Rp84,3 triliun atau 0,73 persen terhadap PDB.

Kemenkeu menyebutkan dua alasan defisit membesar adalah karena realisasi belanja negara lebih tinggi Rp113 triliun dan penerimaan negara lebih rendah Rp33 triliun dari periode yang sama tahun 2015.

Realisasi pendapatan negara dalam enam bulan pertama tahun 2016 baru sebesar Rp634,7 triliun atau 35,5 persen dari target Rp1.786,2 triliun di APBNP 2016. Sementara anggaran belanja negara yang terserap pada periode yang sama mencapai Rp865,4 triliun atau 41,5 persen dari pagu Rp1.984,1 triliun.

Penerimaan perpajakan selaku penyumbang terbesar kas negara, tercatat sebesar Rp522 triliun atau 33,9 persen dari target Rp1.539,2 triliun. Selebihnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp112,1 triliun atau 45,7 persen dari target Rp245,1 triliun.

Sementara itu hingga akhir 2016 diperkirakan realisasi angka defisit akan meningkat bahkan disebut-sebut akan mencapai 2,7 persen dari PDB atau ada tambahan pembiayaan lagi sekitar Rp37 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengatakan pihaknya akan mengelola proyeksi kajian terbaru mengenai defisit anggaran akhir tahun dengan pembiayaan melalui penerbitan surat berharga negara (SBN).

"Kami mengkaji apabila defisit 2,7 persen dari PDB, akan ada tambahan pinjaman sebesar Rp27 triliun lagi yang berasal dari lelang surat berharga negara di dalam negeri," kata Robert.

Dia menjelaskan dalam perkembangan terakhir muncul kajian mengenai proyeksi defisit anggaran 2,7 persen, atau bertambah dari kisaran semula sebesar 2,5 persen terhadap PDB.

"Kalau sekarang perkiraan defisit 2,5 persen dari PDB. Dalam posisi itu, 'gross' surat berharga negara Rp628 triliun," ucap Robert.

Kemenkeu juga menyiapkan opsi pinjaman kepada pihak swasta, namun Robert menjelaskan pembiayaan melalui penerbitan SBN pada November 2016 sudah cukup.

"Kami perkirakan penerbitannya selesai minggu pertama November 2016 dan 'market' mestinya bisa menyerap dan sesuai waktu. Lelang kami targetkan selesai November 2016, tanpa memanfaatkan lelang di Desember, defisit 2,7 persen bisa terpenuhi," ujar Robert.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit anggaran pada akhir tahun berada pada kisaran 2,5 persen terhadap PDB, namun perkiraan itu bisa bertambah apabila penerimaan negara tidak mencapai potensinya dan pemangkasan belanja tidak berjalan efektif. (Ant)