Hipmi Minta Sri Mulyani Cepat Salurkan Dana Daerah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia menyesalkan keterlambatan transfer dana daerah berupa dana alokasi khusus (DAK) ke daerah kabupaten dan kota tahun anggaran 2016.

Hal tersebut membuat pembangunan infrastrukur di sejumlah daerah terancam gagal atau tidak sejalan dengan keinginan presiden.

"Kita sesalkan ada keterlambatan transfer dana daerah sampai 50 persen tahun 2016. Jelas ini akan mengganggu program Bapak Presiden untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah dan mendorong penguatan ekonomi domestik," ujar Bahlil dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (4/1/2017).

Sebab itu, Hipmi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turun tangan mempercepat realisasi transfer dana daerah yang sudah menjadi hak daerah.

"Kita minta Ibu Menkeu turun tangan selesaikan bottleneck-nya di mana. Pemda sudah banyak berutang ke pengusaha daerah. Kalau kelamaan bisa mengganggu perekonomian lokal," sebut Bahlil.

Bahlil mengatakan bahwa berdasarkan laporan sejumlah bupati dari Kader Hipmi dan pengusaha-pengusaha Hipmi, kas daerah mengalami kekosongan. Akibatnya, sejumlah proyek yang sudah disahkan dan digarap oleh kontraktor lokal terancam tidak dibayar.

"Jangan sampai pengusaha daerah ini nanti dianggap wanprestasi oleh bank dan suplaiernya. Bisa di-blacklist nanti dia," paparnya.

Bahlil meminta agar pemerintah mengevaluasi teknis penyaluran bantuan dana ke daerah yang kerap terlambat. Keterlambatan itu menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Minimnya serapan anggaran ditambah lagi rendahnya ketersediaan infrastruktur membuat ekonomi domestik terancam melemah.

Ia mengatakan pemerintah perlu menjaga sisi permintaan (side demand) perekonomian nasional dengan mempercepat belanja modal maupun infrastruktur. Terlebih lagi di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu dan harga komoditas yang belum pulih.

"Side demand ini harus kita jaga dengan instrumen yang memang kita bisa kendalikan. Kalau ekonomi global di luar kendali pemerintah. Kalau ini (realisasi anggaran) lepas ya bisa betul juga apa yang JPMorgan bilang bahwa ekonomi kita rapuh, grade-nya diturunkan lagi nanti," pungkasnya.