Portal Berita Ekonomi Selasa, 22 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:08 WIB. e-Commerce - Walmart gandeng Uber untuk mengembangkan bisnis online-nya.
  • 15:02 WIB. Android - Google gandeng Xiaomi untuk melanjutkan proyek Android One-nya.
  • 14:56 WIB. Gadget - Samsung merilis dua teaser video Galaxy Note 8 sebelum diumumkan pada 23 Agustus 2017.
  • 14:55 WIB. Coding - Microsoft menawarkan pelatihan coding gratis hingga kerja sama dengan berbagai lembaga untuk mendorong kemampuan coding sejak dini.
  • 14:53 WIB. Wearable - Apple dikabarkan segera memproduksi Apple Watch Versi LTE secara masal.
  • 14:35 WIB. Uzbekistan - Kunjungi Indonesia, Uzbekistan tertarik pelajari sektor perikanan dan perikanan.
  • 14:21 WIB. Prancis - Perusahaan Prancis, Total mengakuisisi Maersk senilai US$74,5 miliar.
  • 14:18 WIB. Mayapada - Bank Mayapada melakukan due diligence penawaran umum obligasi subordinasi berkelanjutan I Tahap I/2017.
  • 14:18 WIB. Taksi Online - Organda menilai, keberadaan taksi online akan menjadi ilegal imbas MA menggugurkan aturan taksi online.
  • 14:11 WIB. Jakarta - Kepala BNN, Budi Waseso mengancam akan mengambil tindakan tegas terhadap artis yang terlibat jaringan pengedar narkoba di Indonesia.
  • 14:08 WIB. Jakarta - Kemenhub berencana membangun jalur rel kereta layang atau loop line pada jalur Kereta Rel Listrik (KRL) Jakarta.
  • 14:04 WIB. Milan - AC Milan bidik gelandang jangkar Juventus, Marchisio.
  • 13:38 WIB. Taliban - Taliban kecam kebijakan Trump terkait intervensi militer di Afghanistan.

Ini Alasan Banyaknya Kasus Mangkrak di KPK, Apa Saja?

Foto Berita Ini Alasan Banyaknya Kasus Mangkrak di KPK, Apa Saja?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pimpinan KPK mengungkapkan sejumlah alasan yang menyebabkan banyaknya kasus mangkrak atau berlarut-larut di tingkat penydikan di lembaga penegak hukum tersebut. "Alasan pertama kasus itu lama matang untuk dikirim ke penuntutan contohnya Pelindo karena sampai sekarang kami belum bisa final merumuskan besaran kerugian keuangan negara," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers "Capaian Kinerja KPK 2016 di gedung KPK Jakarta," Senin (9/1/2017).

Dalam kasus Pelindo, KPK menetapkan RJ Lino sebagai tersangka pada 15 Desember 2015 karena diduga memerintahkan pengadaan 3 quay container crance dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co.Ltd.) dari China sebagai penyedia barang. RJ Lino pun sudah diberhentikan sebagai Dirut PT Pelindo II pada 23 Desember 2015, tapi sampai saat ini status kasus tersebut belum jelas. "Kami belum bisa memfinalkan perhitungan-perhitungannya dan kami mengirim beberapa penyidik ke RRT (Republik Rakyat Tiongkok), jadi tidak ada maksud yang lain meski (tampak) kok lambat," tambah Agus.

Alasan lain menurut Agus adalah kurangnya jumlah penyidik yang terbatas apalagi ditambah dengan banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 2016 yaitu sebanyak 17 OTT. "Nah beberapa kasus karena kapasitas orang yang sedang menangani ditimpa kasus OTT sehingga masih tertunda. Diharapkan dengan pertambahan banyak orang nanti kecepatnnya bisa dipercepat. Kami selalu menyebut kasus-kasus itu sebagai utang kami dan mudahan kami segera akan menyelesaikan kasus-kasussignifikan tersebut," jelas Agus.

Penambahan jumlah penyidik tersebut menurut Agus berasal dari rekrutmen Indonesia Memanggil (IM) 11 dan 12 yang dilakukan sepanjang September sampai Desember 2015 lalu. "Dari IM 11, KPK mendapat 131 pegawai dengan 1 penyidik baru yang berasal dari kepolisian dan 9 penyidik baru dari kejaksaan tapi kami masih akan minta lagi," jelas Agus. Dari IM 12 juga akan diperoleh 400 pegawai yang semuanya akan mulai efektif bekerja pada 2017.

"Kasus-kasus yang mangkrak memang sebelum kami berlima di sini. Jadi itu cukup membebani kami dan mengapa kasus-kasus itu berlama-lama karena kebanyakan kasus yang berhubungan dengan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan pasal 2 dan pasal 3 ada perhitungan kerugian negara yang mehghitungnya itu bukan KPK tapi melibatkan instansi lain apakah BPKP atau BPK misalnya kasus E-KPT, Pelindo, Siti Fadilah, gubernur Sultra juga kami sedang menunggu itu. Kalau (perhitungan kerugian negara) sudah selesai pasti segera naik (ke pentuntutan)," tambah Agus.

Terdapat sejumlah kasus yang pada awal pimpinan KPK jilid IV menjabat belum ada kelanjutannya.
Selain kasus Pelindo, contoh kasus lain adalah kasus menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait pembangunan Pusat Pendidikan Prasarana Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang tahun anggaran 2010-2012 dengan tersangka Choel Mallarangeng yang ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Desember 2016.

Dalam dakwaan mantan Menpora Andi Mallarangeng, Choel disebut sebagai perantara pemberian uang 550 ribu dolar AS kepada Andi dari mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpora Deddy Kusdinar.

Kasus lain adalah kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan suami Walikota Tangerang Selatan, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan sejak 2013 lalu. KPK sudah menyita puluhan mobil mewah milik Wawan ditambah dengan belasan bidang tanah di Bali.

Selanjutnya kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bangunan dan konstruksi kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di kabupaten Agam, Sumatera Barat tahun anggaran 2011 dengan tersangka pejabat pembuat komitmen di Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretarian Jenderal Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 Dudy Jucom dan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero) Budi Rachmat Kurniawan.

Kasus selanjutnya adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga tahun 2007-2010 dan pengadaan alat kesehatan RS Pendidikan Universitas Airlangga tahun 2009 dengan tersangka Fasichul Lisan yang merupakan rektor Unair 2009-2015. Negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp85 miliar dari total nilai proyek lebih dari Rp300 miliar.

Kemudian kasus tindak pidana korupsi pengadaaan alat kesehatan (Alkes) tahap I tahun 2007 dan korupsi pengadaan alat kesehatan "buffer stock" untuk kejadian luar biasa 2005 dengan tersangka mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Selanjutnya, kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin eksplorasi di kabupaten Buton dan Bombana periode 2009-2014 dengan tersangka Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Nur Alam mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Eksplorasi, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekslorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di kabupaten Buton dan Bombana Sulawesi Tenggara.

Masih ada kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna pemerintah provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011 dengan tersangka Direktur Utama PT Duta Graha Indah Dudung Purwadi yang ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Desember 2015 dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp54,7 miliar.

Kemudian ada kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. KPK sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto. Kasus ini sudah dimulai sejak 22 April 2014.

Belum lagi penyelidikan terhadap Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dalam pengadaan minyak pada 2012-2014 yang sudah ditangani KPK sejak 13 November 2015. Menurut temuan lembaga auditor Kordha Mentha yang mengaudit Petral, jaringan mafia migas telah menguasai kontrak suplai minyak senilai 18 miliar dolar AS selama tiga tahun.

Kemudian ada juga penyelidikan terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi yang diduga terlibat dalam pengurusan perkara Lippo Grup di PN Jakarta Pusat.

Tag: Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,574.57 3,538.65
British Pound GBP 1.00 17,287.09 17,110.30
China Yuan CNY 1.00 2,012.85 1,992.73
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,405.00 13,271.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,640.89 10,533.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,713.34 1,696.15
Dolar Singapura SGD 1.00 9,851.55 9,749.49
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,833.99 15,674.38
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,129.08 3,095.64
Yen Jepang JPY 100.00 12,273.39 12,148.48

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5861.004 -32.837 559
2 Agriculture 1736.347 -8.071 18
3 Mining 1506.720 -4.642 44
4 Basic Industry and Chemicals 606.497 -4.760 67
5 Miscellanous Industry 1342.856 -3.844 41
6 Consumer Goods 2458.844 -59.274 45
7 Cons., Property & Real Estate 509.294 0.761 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1239.858 -1.111 60
9 Finance 986.730 4.982 89
10 Trade & Service 917.455 -7.348 130
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 170 218 48 28.24
2 ALKA 304 380 76 25.00
3 CMPP 304 380 76 25.00
4 GOLD 580 680 100 17.24
5 PRAS 222 260 38 17.12
6 BBHI 170 186 16 9.41
7 OKAS 78 85 7 8.97
8 HDFA 184 199 15 8.15
9 MKNT 1,320 1,425 105 7.95
10 AMAG 382 410 28 7.33
No Code Prev Close Change %
1 BIMA 116 92 -24 -20.69
2 PUDP 640 545 -95 -14.84
3 DGIK 69 60 -9 -13.04
4 TALF 360 314 -46 -12.78
5 RMBA 450 398 -52 -11.56
6 MLPT 555 500 -55 -9.91
7 LION 975 885 -90 -9.23
8 SQMI 550 500 -50 -9.09
9 VINS 198 180 -18 -9.09
10 ENRG 120 110 -10 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 352 8 2.33
2 MBSS 366 376 10 2.73
3 PUDP 640 545 -95 -14.84
4 MLPL 218 212 -6 -2.75
5 WAPO 101 95 -6 -5.94
6 INDY 935 990 55 5.88
7 BUMI 288 274 -14 -4.86
8 HMSP 3,740 3,590 -150 -4.01
9 MPPA 750 750 0 0.00
10 KREN 418 426 8 1.91