Portal Berita Ekonomi Kamis, 25 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 08:01 WIB. London - Benchmark Brent crude oil was down 22 cents a barrel at $53.93 by 2:36 p.m. ET (1836 GMT) on Wednesday (24/5).
  • 08:00 WIB. New York - U.S. light crude oil ended Wednesday (24/5)'s session 11 cents lower at $51.36.
  • 07:59 WIB. New York - The broader S&P 500 gained 0.3 per cent, reaching 2,404.39 on Wednesday (24/5).
  • 07:57 WIB. New York - The tech-heavy Nasdaq added 0.4 per cent, rising to 6,163.02 on Wednesday (24/5).
  • 07:56 WIB. New York - The blue-chip Dow Jones Industrial Average added 0.4 per cent, rising to 21,012.42 on Wednesday (24/5).
  • 07:45 WIB. Supreme Energy - Supreme Energy memulai pengeboran perdana sumur eksploitasi di Muara Laboh.
  • 07:31 WIB. Catalunya - Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam tes private di Catalunya.
  • 07:26 WIB. Freeport - Karyawan Freeport yang terkena PHK mendapatkan kompensasi sebesar Rp2 miliar.
  • 07:22 WIB. Jakarta - Ketua KADIN Rosan Perkasa Roslani jadi presiden komisaris Visi Media Asia Tbk.
  • 07:19 WIB. Prancis - Del Potro akan absen dari turnamen Prancis Terbuka akibat cedera.
  • 07:18 WIB. E-Money - Bank Indonesia mengupayakan agar integrasi pembayaran dengan uang elektronik bisa diterapkan saat mudik Lebaran tahun ini.
  • 07:16 WIB. Bom Bunuh Diri - Polisi: Total korban 11 orang, 2 meninggal di tempat yakni polisi dan pelaku bom bunuh diri.
  • 07:11 WIB. Washington - Trump minta Netanyahu dan Abbas berkompromi untuk perdamaian.
  • 07:05 WIB. Impor - Importir dan pedagang ban mengeluh pasokan yang terbatas karena pembatasan impor.
  • 07:01 WIB. Manchester - Britain, Libya make terror arrests after Manchester attack.

Ini Alasan Banyaknya Kasus Mangkrak di KPK, Apa Saja?

Foto Berita Ini Alasan Banyaknya Kasus Mangkrak di KPK, Apa Saja?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pimpinan KPK mengungkapkan sejumlah alasan yang menyebabkan banyaknya kasus mangkrak atau berlarut-larut di tingkat penydikan di lembaga penegak hukum tersebut. "Alasan pertama kasus itu lama matang untuk dikirim ke penuntutan contohnya Pelindo karena sampai sekarang kami belum bisa final merumuskan besaran kerugian keuangan negara," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers "Capaian Kinerja KPK 2016 di gedung KPK Jakarta," Senin (9/1/2017).

Dalam kasus Pelindo, KPK menetapkan RJ Lino sebagai tersangka pada 15 Desember 2015 karena diduga memerintahkan pengadaan 3 quay container crance dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co.Ltd.) dari China sebagai penyedia barang. RJ Lino pun sudah diberhentikan sebagai Dirut PT Pelindo II pada 23 Desember 2015, tapi sampai saat ini status kasus tersebut belum jelas. "Kami belum bisa memfinalkan perhitungan-perhitungannya dan kami mengirim beberapa penyidik ke RRT (Republik Rakyat Tiongkok), jadi tidak ada maksud yang lain meski (tampak) kok lambat," tambah Agus.

Alasan lain menurut Agus adalah kurangnya jumlah penyidik yang terbatas apalagi ditambah dengan banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 2016 yaitu sebanyak 17 OTT. "Nah beberapa kasus karena kapasitas orang yang sedang menangani ditimpa kasus OTT sehingga masih tertunda. Diharapkan dengan pertambahan banyak orang nanti kecepatnnya bisa dipercepat. Kami selalu menyebut kasus-kasus itu sebagai utang kami dan mudahan kami segera akan menyelesaikan kasus-kasussignifikan tersebut," jelas Agus.

Penambahan jumlah penyidik tersebut menurut Agus berasal dari rekrutmen Indonesia Memanggil (IM) 11 dan 12 yang dilakukan sepanjang September sampai Desember 2015 lalu. "Dari IM 11, KPK mendapat 131 pegawai dengan 1 penyidik baru yang berasal dari kepolisian dan 9 penyidik baru dari kejaksaan tapi kami masih akan minta lagi," jelas Agus. Dari IM 12 juga akan diperoleh 400 pegawai yang semuanya akan mulai efektif bekerja pada 2017.

"Kasus-kasus yang mangkrak memang sebelum kami berlima di sini. Jadi itu cukup membebani kami dan mengapa kasus-kasus itu berlama-lama karena kebanyakan kasus yang berhubungan dengan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan pasal 2 dan pasal 3 ada perhitungan kerugian negara yang mehghitungnya itu bukan KPK tapi melibatkan instansi lain apakah BPKP atau BPK misalnya kasus E-KPT, Pelindo, Siti Fadilah, gubernur Sultra juga kami sedang menunggu itu. Kalau (perhitungan kerugian negara) sudah selesai pasti segera naik (ke pentuntutan)," tambah Agus.

Terdapat sejumlah kasus yang pada awal pimpinan KPK jilid IV menjabat belum ada kelanjutannya.
Selain kasus Pelindo, contoh kasus lain adalah kasus menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait pembangunan Pusat Pendidikan Prasarana Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang tahun anggaran 2010-2012 dengan tersangka Choel Mallarangeng yang ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Desember 2016.

Dalam dakwaan mantan Menpora Andi Mallarangeng, Choel disebut sebagai perantara pemberian uang 550 ribu dolar AS kepada Andi dari mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpora Deddy Kusdinar.

Kasus lain adalah kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan suami Walikota Tangerang Selatan, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan sejak 2013 lalu. KPK sudah menyita puluhan mobil mewah milik Wawan ditambah dengan belasan bidang tanah di Bali.

Selanjutnya kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bangunan dan konstruksi kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di kabupaten Agam, Sumatera Barat tahun anggaran 2011 dengan tersangka pejabat pembuat komitmen di Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretarian Jenderal Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 Dudy Jucom dan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero) Budi Rachmat Kurniawan.

Kasus selanjutnya adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga tahun 2007-2010 dan pengadaan alat kesehatan RS Pendidikan Universitas Airlangga tahun 2009 dengan tersangka Fasichul Lisan yang merupakan rektor Unair 2009-2015. Negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp85 miliar dari total nilai proyek lebih dari Rp300 miliar.

Kemudian kasus tindak pidana korupsi pengadaaan alat kesehatan (Alkes) tahap I tahun 2007 dan korupsi pengadaan alat kesehatan "buffer stock" untuk kejadian luar biasa 2005 dengan tersangka mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Selanjutnya, kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin eksplorasi di kabupaten Buton dan Bombana periode 2009-2014 dengan tersangka Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Nur Alam mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Eksplorasi, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekslorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di kabupaten Buton dan Bombana Sulawesi Tenggara.

Masih ada kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna pemerintah provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011 dengan tersangka Direktur Utama PT Duta Graha Indah Dudung Purwadi yang ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Desember 2015 dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp54,7 miliar.

Kemudian ada kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. KPK sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto. Kasus ini sudah dimulai sejak 22 April 2014.

Belum lagi penyelidikan terhadap Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dalam pengadaan minyak pada 2012-2014 yang sudah ditangani KPK sejak 13 November 2015. Menurut temuan lembaga auditor Kordha Mentha yang mengaudit Petral, jaringan mafia migas telah menguasai kontrak suplai minyak senilai 18 miliar dolar AS selama tiga tahun.

Kemudian ada juga penyelidikan terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi yang diduga terlibat dalam pengurusan perkara Lippo Grup di PN Jakarta Pusat.

Tag: Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,568.99 3,532.31
British Pound GBP 1.00 17,363.10 17,187.93
China Yuan CNY 1.00 1,946.39 1,926.90
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,383.00 13,249.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,993.09 9,886.40
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,718.48 1,701.21
Dolar Singapura SGD 1.00 9,628.75 9,530.97
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,975.58 14,824.31
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,110.88 3,077.58
Yen Jepang JPY 100.00 11,972.62 11,849.57

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5703.433 -27.180 547
2 Agriculture 1803.295 5.580 21
3 Mining 1356.603 -5.287 43
4 Basic Industry and Chemicals 616.895 -1.646 66
5 Miscellanous Industry 1474.384 2.946 42
6 Consumer Goods 2533.593 -9.608 40
7 Cons., Property & Real Estate 495.218 -1.255 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1137.345 -2.984 59
9 Finance 913.832 -7.630 89
10 Trade & Service 894.989 -8.378 124
No Code Prev Close Change %
1 AGRS 146 195 49 33.56
2 GREN 193 256 63 32.64
3 TALF 302 368 66 21.85
4 DART 324 388 64 19.75
5 FISH 2,700 3,200 500 18.52
6 HDFA 168 198 30 17.86
7 LMSH 640 730 90 14.06
8 YULE 60 68 8 13.33
9 RBMS 108 122 14 12.96
10 UNIT 218 246 28 12.84
No Code Prev Close Change %
1 RODA 208 161 -47 -22.60
2 BMSR 150 119 -31 -20.67
3 ESTI 136 115 -21 -15.44
4 NIPS 476 416 -60 -12.61
5 NAGA 176 155 -21 -11.93
6 LPIN 1,350 1,200 -150 -11.11
7 MDRN 63 57 -6 -9.52
8 CMPP 150 139 -11 -7.33
9 DGIK 112 104 -8 -7.14
10 ALKA 159 148 -11 -6.92
No Code Prev Close Change %
1 BUMI 380 354 -26 -6.84
2 BAPA 141 138 -3 -2.13
3 PBRX 498 496 -2 -0.40
4 PGAS 2,420 2,460 40 1.65
5 TLKM 4,400 4,360 -40 -0.91
6 BNLI 650 665 15 2.31
7 HMSP 3,880 3,870 -10 -0.26
8 BBCA 17,700 17,475 -225 -1.27
9 KREN 426 432 6 1.41
10 DGIK 112 104 -8 -7.14