Dewan Waspadai Ancaman Serbuan Tenaga Kerja Asing

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Haerul Saleh, mengatakan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) yang tidak terkontrol bisa menjadi ancaman sosial dan budaya daerah.

"Tenaga kerja asing telah menjadi masalah serius, seperti halnya di Sulawesi Tenggara. TKA ini bagi kita ancaman serius buat masyarakat, bukan hanya masyarakat Sultra tetapi masyarakat secara nasional. TKA mengancam hak-hak kita, mengancam hak-hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak," kata anggota komisi XI DPR RI dapil Sultra di Kendari, Sabtu (14/1).

Ia mengatakan, harusnya perusahaan perusahaan asing di Indonesia boleh mempekerjakan TKA selama tenaga yang dibutuhkan itu tidak terdapat di daerah setempat.

"Contohnya TKA itu harus memiliki kompetensi dan keahlian khusus terhadap item pekerjaan dan itu tidak dimiliki oleh tenaga lokal kita. Kalau mereka datang juga tidak bisa serta merta langsung masuk ke perusahaan dan bekerja, tetapi harus diverifikasi oleh lembaga terkait seperti Imigrasi, BPKM dan Kementerian Tenaga Kerja," katanya.

Kader Partai Gerindra ini mengaku, fakta yang ia temukan bahwa TKA yang ada itu mengisi item pekerjaan-pekerjaan yang ada meskipun itu bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal.

"Kondisi itu tidak hanya terjadi di Sultra dan Sulteng tetapi juga terjadi di Jawa dan Sumatera. Hampir semua pekerjaan, sampai tukang sapu pun diisi oleh mereka dan ini fakta. Belum lagi masalah data TKA yang masih simpang siur antara Imigrasi dan Pihak Tenaga Kerja," katanya.

Kementerian Tenaga Kerja katanya, menyebut TKA di Sultra hanya berjumlah 357 orang, sementara Imigrasi menyatakan TKA yang masuk di Sultra sudah mencapai angka 4.360 orang.

Menurut dia, kebijakan bebas visa terhadap 169 negara menjadi salah satu penyebab maraknya TKA di Indonesia.

"Sebenarnya bebas visa itu tujuannya adalah menarik wisatawan berkunjung ke Indonesia, tetapi fakta yang ada justru TKA yang banyak datang," katanya(Ant)