Tolak Orang Asing Kuasai Aset BUMN, Komisi VI Bulat Tolak PP 72/2016

Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait BUMN dan Perseroan Terbatas (PT). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Dikhawatirkan saham BUMN yang dimiliki negara dapat berpindah tangan ke siapapun tanpa diketahui oleh DPR atas terbitnya PP tersebut.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan hampir seluruh anggota komisi yang membidangi perdagangan, industri dan BUMN. "Hari ini rapat internal Komisi VI memutuskan menolak PP 72/2016," kata Rieke di Gedung DPR, Senin (16/01/2017).

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan komisinya akan segera memanggil pihak pemerintah untuk dimintai keterangannya. "Untuk selanjutnya akan mengundang pihak pemerintah pada hari Rabu (18/1/2017) terkait keputusan tersebut," imbuhnya.