Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

50 Persen Publik Menilai Jabar Alami Kemajuan Pembangunan

50 Persen Publik Menilai Jabar Alami Kemajuan Pembangunan Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Warta Ekonomi, Bandung -

Lembaga Survey Indonesia Strategic Institute (INSTRAT) menyatakan bahwa berdasarkan pengkajian isu strategis, politik, sosial dan humaniora dalam survey yang dilakukan oleh pihaknya, sebanyak 50 persen publik menilai kemajuan pembangunan di Jawa Barat semakin baik, 37 persen menyatakan perubahan di Jawa Barat semakin buruk dan 13 persen menyatakan tidak tahu.

Direktur Eksekutf INSTRAT Jalu Pradhono Priambodo mengatakan survei tersebut juga memotret tentang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar di bawah komando Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar sebanyak 47 persen publik mengaku puas 28 persen tidak puas, dan 25 persen menjawab tidak tahu.

"TIngkat kepuasan di Jawa Barat yakni sebanyak 50 persen responden menyatakan perubahan di Jawa Barat semakin baik, 37 persen menyatakan perubahan di Jawa Barat semakin buruk dan 13 persen menyatakan tidak tahu,"katanya kepada wartawan di Bandung, Selasa (17/1/2017)

Tingkat kepuasan di Jawa Barat, lanjut Jalu,? yakni sebanyak 50 persen responden menyatakan perubahan di Jawa Barat semakin baik, 37 persen menyatakan perubahan di Jawa Barat semakin buruk dan 13 persen menyatakan tidak tahu.
????????
"Kemudian untuk persepsi kebanggaan dan kebahagian, sebanyak 93 persen responden menyatakan bangga dengan Jawa Barat dan dua persen menyatakan tidak bangga serta lima persen menyatakan tidak tahu," jelasnya.
????????
Lebih lanjut Jalu memaparkan persepsi publik terhadap isu kesejahteraan menempati posisi teratas pada persepsi masalah umum bagi responden yakni mencapai 44,8 persen, diikuti dengan isu lapangan kerja 22,1 persen, dan harga kebutuhan pokok 10 persen.
????????
"Hasil-hasil tersebut sejalan dengan persepsi publik tentang keseriusan dari pemerintah dalam hal kesejahteraan sebanyak 66,6 persen, harga kebutuhan pokok 63 persen dan lapangan kerja 54,3 persen yang dianggap publik masih belum serius,"pungkasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Sucipto

Advertisement

Bagikan Artikel: