TNI Dinilai Tidak Tepat Bentuk Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai TNI tidak tepat membentuk Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) untuk meningkatkan swasembada pangan masyarakat. "Ada satu persepsi yang keliru dalam menafsirkan mendorong pemerintah dalam upaya swasembada beras itu," kata Gufron di Jakarta Selasa (24/1/2017).

Gufron mengatakan kebijakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tersebut khawatir menimbulkan masalah baru terkait penyediaan swasembada pangan. Ia beralasan anggota TNI tidak dibekali isu permasalahan pertanian sehingga rencana pembentukan SP3T tidak akan efektif.

Gufron menyebutkan pemerintah harus mendorong kementerian dan lembaga lainnya yang tepat untuk mendorong kebijakan swasembada pangan. "Karena mereka yang berwenang melakukan itu dan ahli dalam bidang tersebut," ungkap Gufron.

Ditegaskan, TNI bertugas mengatasi ancaman luar terhadap negara dan tidak mengeluarkan kebijakan untuk mengurus pertanian.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berencana SP3T untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan pada 2017. Gatot menuturkan kebijakan itu untuk solusi bagi petani yang kerap ditipu tengkulak membeli hasil panen dengan harga murah. SP3T akan membantu petani dari tahap awal sampai akhir produksi misalkan proses pembibitan, panen hingga penggilingan. (Ant)