Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Izin Semen Rembang Dicabut, 6.000 Orang Terancam Menganggur

Izin Semen Rembang Dicabut, 6.000 Orang Terancam Menganggur Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Polemik terkait pendirian pabrik semen milik PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) di Rembang terus bergulir. Terkini, langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mencabut izin lingkungan dan memberhentikan sementara kinerja operasional pabrik dikeluhkan oleh warga yang tinggal di sekitar lokasi pabrik.

Dengan berhentinya operasional pabrik, kini sedikitnya 6.000 warga yang bekerja di pabrik dirumahkan dan terancam kehilangan penghasilan.

"Kita bisa lihat bahwa belum sebulan pabrik ini beroperasi saja, sudah ada 6.000 warga yang dapat pekerjaan di sana. Mereka semua kini dirumahkan dan bila (pabrik) benar-benar ditutup, bukan tidak mungkin mereka kehilangan mata pencahariannya lagi," ujar Kepala Desa Tegaldowo Suntono di Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Desa Tegaldowo sendiri merupakan salah satu dari lima desa di Kabupaten Rembang yang berbatasan langsung dengan lokasi pendirian pabrik semen milik PT Semen Indonesia Tbk (SMGR). Kehadiran Suntono dan para warga lainnya di Jakarta adalah untuk menyampaikan keluh-kesahnya pada Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (RI).

Mereka berharap pihak Ombudsman RI bisa mendukung kepentingan warga dengan turut mendesak dan memberikan rekomendasi pada Gubernur Jawa Tengah agar dapat segera menerbitkan izin lingkungan dan pengoperasian pabrik semen milik SMGR di Rembang.

Meski memang permasalahan hukum yang kini melilit pendirian pabrik bukan merupakan wewenang Ombudsman RI, disebutkan pihak Ombudsman RI menyambut baik dan mendukung permohonan warga lantaran bagaimana pun persoalan pabrik di Rembang juga berkaitan dengan ketenagakerjaan dan permasalahan sosial-masyarakat setempat.

"Kami diterima dengan baik (oleh Ombudsman RI). Pejabat yang menerima namanya Pak Laode. Beliau mendukung penuh langkah kami. Dengan ddampak yang ditimbulkan, pihak Ombudsman dikatakan bisa men-support agar Pak Gubernur (Jawa Tengah) bisa segera terbitkan SK yang baru agar pabrik bisa secepatnya kembali beroperasi," ujar Dwi Joko Supriyanto, tokoh masyarakat Tegaldowo yang turut datang ke Jakarta bersama dengan Suntono.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: