PKS Soroti Aset Terbesar Orang-orang Terkaya RI Berada di Perbankan

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ecky Awal Mucharam menyoroti aset terbesar dari orang-orang terkaya di Indonesia berada di tangan perbankan padahal seharusnya kekayaan itu dapat diberdayakan merata guna mengatasi ketimpangan.

"Aset terbesar yang dikuasai tersebut berada di perbankan. Mereka menguasai dana pihak ketiga yang besarnya hampirnya Rp7.000 triliun," kata Ecky Awal Mucharam dalam rilis di Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Menurut dia, jumlah tersebut hampir 50 persen atau separuhnya hanya dikuasai oleh beberapa segelintir orang yang menjadi warga negara di Republik Indonesia ini. Adanya ketimpangan yang besar itu, kata Ecky, membuktikan bahwa Indonesia belum memenuhi tujuan bernegara untuk memenuhi kesejahteraan umum.

"Padahal, kita tahu di dalam Pembukaan UUD 195, termaktub bahwa keadilan sosial. Jadi keadilan sosial tidak menyangkut agama atau etnis tertentu, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak," katanya.

Untuk itu, ia menginginkan pemerintah dapat fokus untuk menuntaskan persoalan ketimpangan perekonomian di Tanah Air, khususnya bagi para pemangku kepentingan kebijakan moneter dan fiskal.

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan intervensi kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial harus dilakukan sejak tahap dini atau dari sisi hulunya.

"Kalau kami bicara mengenai intervensi kebijakan terkait ibu melahirkan untuk mendapatkan akses kesehatan dan gizi, itu bukan karena apa-apa, tetapi karena kami harus investasi tidak hanya kepada ibunya, tetapi juga janin di dalam rahimnya," kata Sri dalam acara peluncuran laporan ketimpangan oleh Oxfam di Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Dia mengatakan hal tersebut merupakan bentuk intervensi pengentasan kemiskinan sejak tahap dini, bahwa sejak janin sudah diupayakan memiliki kesempatan yang setara.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) optimistis program Kebijakan Ekonomi Berkeadilan yang baru saja diluncurkan pemerintah, akan membantu mengurangi ketimpangan di Tanah Air.

Salah satu yang akan menjadi fokus program tersebut adalah kebijakan berbasis lahan melalui reforma agraria, kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Jumat (3/2). Ia mengatakan reformasi agraria difokuskan pada redistribusi aset terutama pada lahan menganggur atau lahan yang sudah dimiliki orang tetapi tidak dipakai dalam waktu lama. (Ant)