Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Hipmi Kasih Apresiasi ke Program DP Nol Rupiah Anies-Sandi

Hipmi Kasih Apresiasi ke Program DP Nol Rupiah Anies-Sandi Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bidang Organisasi Anggawira mengapresiasi program uang muka (down payment/DP) rumah nol rupiah yang diusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Generasi milineal saat ini terancam tidak bisa mencicil atau membeli rumah di Jakarta karena pendapatan rata-rata mereka tidak sebanding dengan kenaikan harga tanah yang mencapai 15-20 persen," kata Angga lewat keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (1/4/2017).

Dia mengatakan program DP 0 rupiah bisa menjadi solusi bagi mereka untuk mendapatkan rumah hunian yang layak di Ibu Kota. Pasalnya, program tersebut memberikan kesempatan bagi generasi muda di Jakarta untuk memiliki rumiah hunian yang layak di Jakarta.

Dalam program DP 0 rupiah, Anies-Sandi akan membiayai pembayaran uang muka bagi warga yang membutuhkan hunian dengan harga kurang dari Rp350 juta. Kriteria warga yang berhak mengikuti program DP 0 adalah warga ber-KTP DKI berpenghasilan di bawah Rp7 juta per bulan dan harus sudah tinggal di ibu kota sekurang-kurannya selama lima tahun.

Angga menampik tuduhan jika program DP 0 persen itu menghabiskan 96,5 persen dana APBD DKI Jakarta 2017 atau sebesar Rp67,6 triliun dari total 70,19 triliun. Menurut dia, program itu justru sangat membantu memberikan skema kredit berupa subsidi DP bagi masyarakat menengah ke bawah yang sulit mendapatkan tempat tinggal.

"Kalau dibilang akan menghabiskan dana APBD DKI tentu saja tidak. Saya contohkan, untuk target penerima program sebanyak 50 ribu keluarga maka pemprov DKI akan menalangi DP sebesar Rp350 juta. Biaya tersebut, hanya empat persen dari APBD DKI per tahunnya," kata dia.

Terlebih, kata dia, DP yang ditalangi oleh Pemprov DKI tersebut pada akhirnya akan tetap kembali pada kas pemerintah karena konsumen akan tetap membayarnya lewat cicilan. (Ant/CP)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: