Wapres JK: KPK Harus Diperkuat

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa pemerintah menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin diperkuat setelah kesimpulan sementara Panitia Khusus Hak Angket DPR mengenai Tugas dan Wewenang KPK di DPR mengarah pada revisi Undang-Undang No.30/2002 tentang lembaga tersebut.

"Pemerintah tetap ingin KPK yang kuat. Bahwa jika ada revisi atau apa pun itu harus memperkuat KPK," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

"Jika ada (pembahasan) UU di DPR, kemudian pemerintah menanggapinya, mengirim menteri untuk membicarakan, sehingga dibahas bersama."

Ia mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin KPK lemah karena kehadiran lembaga tersebut masih dibutuhkan untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi praktik korupsi yang terjadi di Indonesia.

"Kita tetap membutuhkan KPK untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat korupsi di Indonesia," katanya.

Panitia Angket DPR telah menyampaikan kesimpulan sementara soal pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, antara lain mencatat 11 persoalan dari sejumlah laporan, penerimaan aspirasi, pemeriksaan saksi-saksi, dan wawancara terekam. (Ant)