DPR Tuding Pemerintah Tak Serius Genjot Tax Amnesty

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai pemerintah tak serius dalam mengawal kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).

Ketidakseriusan pemerintah, kata politisi Partai Amanat Nasional itu, tercermin dari minimunya usaha untuk menyasar para wajib pajak di luar negeri. Dia menyebut salahsatunya selain kurang komprehensifnya pemerintah mensosialisasikan program tax amnesty, ketidakseriusan pemerintah juga terlihat dari sedikitnya dana repatriasi yang masuk ke dalam negeri.

"Iya ini nampaknya di luar pengamatan pemerintah yaitu kurang siapnya instrumen pengaliran dana besar tadi mau dikemanakan? Apakah masuk di SUN, atau pola pembiayaan infrastruktur, atau di investasi saham dan lain-lain, nah ini yang kurang penyampaiannya," kata Hafiz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Mantan Ketua Komis VI DPR itu menilai lambatnya pencapaian program Tax Amnesty lantaran instrumen penyaluran dana repatriasi dalam partai besar (WP besar) belum siap secara sistematis. Sehingga, pemerintah belum mampu menampung dana besar dari para wajib pajak yang ada di luar negeri.

"Belum siap saja nampaknya, maka itu dalam pembahasan di DPR kemarin disepakati waktu selama tiga kali tiga bulan supaya ada spare waktu yang cukup," tambahnya.

"Dengan masa tiga kali tersebut tentu tarif jadi naik, 2 persen terus 4 persen, dan 6 persen untuk deklarasi, dan 4, 6, dan 8 persen untuk tarif repatriasi," jelasnya.