Kiara: Perbesar Anggaran Antisipasi Iklim Terkait Kelautan

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan pemerintah dapat memperbesar anggaran yang memadai guna mengantisipasi dampak perubahan iklim terkait dampaknya dengan sektor kelautan dan perikanan.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mesti mendelegasikan program dan anggaran (mengantisipasi dampak perubahan iklim)," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim, di Jakarta, Sabtu (10/9/2016).

Menurut Abdul Halim, pendelegasian program dan anggaran tersebut dinilai penting kepada masyarakat pesisir agar mereka bisa beradaptasi dengan ketidakpastian cuaca ekstrim seperti sekarang ini.

Sebagaimana diwartakan, KKP diharapkan dapat lebih memperhatikan nasib nelayan dan anggota keluarganya saat musim susah melaut dan juga ketika musim kemarau di mana nelayan dikabarkan susah mencari air bersih.

"Pada musim kemarau ini, nelayan sukar mendapatkan air bersih," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Gedung MPR/DPR di Jakarta, Rabu (7/9).

Menurut Herman Khaeron, guna mengatasi permasalahan tersebut, pihak direktorat jenderal penataan ruang laut KKP juga diharapkan bisa memberikan program pasokan air bersih kepada masyarakat pesisir yang membutuhkannya saat kemarau ini.

Politisi Partai Demokrat itu juga mengingatkan bahwa sejumlah kunjungan kerja yang dilakukan delegasi anggota Komisi IV DPR RI menunjukkan bahwa masih ada pelabuhan yang nyaris terbengkalai di sejumlah daerah.

Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengapresiasi terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Kami berharap Inpres ini dapat secara tajam menggerakkan kementerian atau lembaga terkait guna menyatukan langkah dan terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam," tutur Ketua DPP KNTI Bidang Hukum Martin Hadiwinata di Jakarta, Jumat (26/8).

Menurut Martin, ada sejumlah catatan utama yang layak disorot dari Inpres tersebut, antara lain kinerja sektor perikanan yang beranjak baik, yang ditunjukkan oleh peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan di tengah kelesuan ekonomi global maupun nasional.

Kedua, lanjutnya, ironi kebijakan impor ikan yang didasari kurangnya persediaan bahan baku di tengah peningkatan produksi ikan nasional. Kondisi tersebut jelas menunjukkan belum ada kejelasan peta jalan industri perikanan nasional.

"Maka Inpres ini menjadi daya dorong terhadap perbaikan tata kelola tersebut," kata Martin. (Ant)