Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung partai Gerindra dan Partai keadilan Sejahtera (PKS), Sandiaga Uno tidak mau menjadikan penggusuran Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan untuk ddipolitisasi.
"Saya tidak mau untuk komentari masalah yang hari ini terjadi karena itu akan dipolitisasi. Saya mengingatkan kita negara hukum kalau hukumnya belum jelas baiknya kita tunggu kepastian hukumnya. Kalau sekarang hukumnya masih simpang-siur dan ada pendapat hukum yang masih silang pendapat itu akan menimbulkan keresahan di masyarakat," kata Sandiaga di Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Setelah kepastian hukum itu ada yang diserahkan keputusannya harus sosialisasi yang penting karena memanusiakan, katanya.
"Dalam satu proses itu adalah mengajak mereka berbicara menyentuh hati mereka dan seorang pemimpin harus bisa berdiri di atas kepentingan dan menyatukan apa yang diinginkan Jakarta harus lebih baik kan pemimpin harus tampil pak gubernur belum cuti harus datang kesana harus gentleman sebagai ksatria," kata Sandiaga.
Jadi itu yang dirindukan dari pemimpin-pemimpin yang nanti akan menawarkan perubahan di Jakarta, katanya.
Penggusuran warga Bukit Duri dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Rabu pagi.
Sempat diwarnai aksi damai oleh beberapa warga yang dipimpin romo Sandyawan Sumardi dan didukung pula oleh pendiri Museum Rekor Indonesia (MURI), Jaya Suprana. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sucipto