Menteri Susi: Menjaga Sektor Perikanan Indonesia Perlu Dukungan Politik

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menekankan bahwa untuk menjaga sumber daya perikanan Indonesia agar tetap ada butuh dukungan politik.

Susi di Jakarta, Kamis (20/10/2016), mengungkapkan upaya menjaga sumber daya perikanan untuk terus berkelanjutan akan sangat sulit apabila tidak dibarengi dengan dukungan politik.

"Kalau tidak bisa didukung dengan 'political will' dengan kekompakan dari tim kerja kabinet keseluruhan untuk mendukung bahwa perikanan ini hanya dengan manajemen yang disiplin dan berkelanjutan yang bisa memberikan pertumbuhan terus menerus," kata Susi.

Dia menilai pemberantasan kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal, tanpa regulasi, dan tak terlaporkan (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing, IUUF) sudah hampir tidak. Namun Susi menekankan tindakan IUUF masih dilakukan oleh pihak-pihak dalam negeri yang mengambil keuntungan tanpa mempedulikan masalah keberlangsungan sumber daya perikanan Indonesia.

"Tapi yang dilakukan pengusaha dalam negeri di mana sebagian dari mereka dulunya agen kapal asing tadi, ini sangat tidak mudah karena mereka meng-approach semua pintu untuk tetap bisa melakukan hal yang sama. Yaitu unreported, unregulated, illegal fishing. Jadi semau-mau. Ini persoalan," ungkap Susi.

Dia menjelaskan apabila tidak ada dukungan politik dari seluruh pemerintahan dan masih adanya IUUF dari pihak dalam negeri, maka bukan tidak mungkin sumber daya perikanan di Indonesia akan habis.

"Di sinilah sebetulnya nelayan, pengusaha, pelaku usaha pabrik harus mengerti, no is no. Bahwa ini harus dibatasi ya harus dibatasi," kata Susi. (Ant)