Menilik Kondisi ULN Indonesia Dalam 2 Tahun Terakhir (2)

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara memastikan peningkatan realisasi belanja kementerian lembaga menjadi salah satu penyebab terjadinya proyeksi pelebaran defisit anggaran.

Suahasil menjelaskan pelebaran defisit anggaran tersebut selain akibat penyerapan belanja yang tinggi juga didukung oleh potensi peningkatan angka "cost recovery" bagi sektor migas serta realisasi transfer ke daerah khususnya bagi Dana Alokasi Umum.

Menurut dia, defisit anggaran bisa melebar 0,2 persen dari proyeksi saat ini sebesar 2,5 persen terhadap PDB, namun pemerintah berupaya menjaga agar defisit fiskal di bawah batas yang diperkenankan dalam UU sebesar tiga persen terhadap PDB.

"Defisit akan melebar 2,5 persen-2,7 persen, jadi ada tambahan pembiayaan Rp37 triliun. Itu akan 'combine' antara SBN lelang rutin san melihat pinjaman yang masih terbuka untuk 'upsize' termasuk 'private placement'," tutur dia.

Sementara itu untuk tahun 2017, Badan Anggaran DPR dan pemerintah menyepakati postur sementara RAPBN 2017 dengan defisit mencapai Rp330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap PDB.

Postur sementara RAPBN 2017 di antaranya mencakup target pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun dan belanja negara sebanyak Rp2.080,5 triliun.

Asumsi ekonomi makro yang disepakati dalam postur sementara tersebut adalah pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, inflasi 4 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, dan nilai tukar Rp13.300 per dolar AS.

Selain itu, asumsi makro lainnya adalah harga ICP minyak 45 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 815.000 barel per hari dan lifting gas 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Dari asumsi tersebut, pendapatan negara disepakati sebesar Rp1.750,3 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.498,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp250 triliun.

Belanja negara disetujui sebesar Rp2.080,5 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.314 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp766,4 triliun.

Masih Terkendali Pemerintah mengakui beban utang termasuk utang luar negeri (ULN) selama dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK mengalami peningkatan namun pengelolaannya masih terkendali.

Laporan Capaian Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK menyebutkan per akhir Juli 2016, utang luar negeri (ULN) mencapai 324,2 miliar dolar AS atau naik 6,4 persen (yoy/tahun ke tahun).

Jumlah itu terdiri dari ULN swasta sebesar 164,5 miliar dolar AS dan ULN pemerintah 159,7 miliar dolar AS.

Per Desember 2015, jumlah ULN Indonesia mencapai 299 miliar dolar AS terdiri dari ULN swasta 167 miliar dolar AS sementara ULN pemerintah 132 miliar dolar AS. Sementara per Desember 2014, jumlah ULN mencapai 288 miliar dolar AS terdiri dari ULN swasta 164 miliar dolar AS dan ULN pemerintah 124 miliar dolar AS.

Berdasarkan jangka waktu asal, ULN jangka panjang mencapai 283 miliar dolar AS atau naik 8,0 persen (yoy) sementara ULN jangka pendek turun tercatat sebesar 41,2 miliar dolar AS atau turun 3,6 persen (yoy).

Berdasar kelompok peminjam, posisi ULN Indonesia masih didominasi ULN sektor swasta.

Pemerintah menyebut beberapa indikator beban ULN, meskipun mengalami peningkatan, namun masih menunjukkan bahwa pengelolaan beban ULN Indonesia masih terkendali.

Bank Indonesia (BI) melaporkan ULN tumbuh melambat, atau sebesar 6,3 persen secara tahunan, menjadi 323 miliar dolar AS pada Agustus 2016, dibandingkan pertumbuhan tahunan Juli yang sebesar 6,6 persen.

"ULN berjangka pendek, dan utang peminjam swasta terus menurun, sedangkan utang publik atau pemerintah, dan utang jangka panjang meningkat," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara.

Jika melihat debiturnya, utang publik atau pemerintah naik 19,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu (yoy), tumbuh lebih tinggi dibanding Juli yang naik 18,7 persen (yoy). Pertumbuhan utang pemerintah itu menjadi 159,7 miliar dolar AS dan porsinya sebesar 49,4 persen dari total ULN hingga Agustus 2016.

Sementara utang dari debitur swasta terus menurun. Pada bulan ke-delapan ini, ULN swasta menurun 3,9 persen (yoy), lebih dalam dari Juli 2016 yang turun 3 persen. Akibat penurunan itu, ULN Indonesia untuk debitur swasta terkontraksi menjadi 163,3 miliar dolar AS dengan porsi 50,6 persen dari total ULN. (Ant)