Menkeu Sebut Aset Terbengkalai Timbulkan Kerugian Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pengelolaan aset negara harus mempunyai nilai ekonomis tinggi agar bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

"Kita harus memikirkan pengelolaan aset agar berguna bagi masyarakat bukan kepentingan pribadi," kata Sri Mulyani dalam membuka rapat kerja nasional (rakernas) untuk merayakan peringatan satu dasawarsa DJKN di Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Sri Mulyani tidak menginginkan aset pemerintah menjadi terbengkalai atau menjadi "opportunity loss", karena pemanfaatannya tidak efektif dan menimbulkan kerugian atau hanya dimanfaatkan oleh segelintir individu tertentu.

"Kalau pengelolaan aset bisa terpakai bagi masyarakat, maka memiliki banyak manfaat bagi denyut nadi perekonomian. Karena sangat disayangkan aset negara dibiarkan 'idle' dan tidak digunakan secara ekonomis," ujarnya.

Untuk itu, Sri Mulyani mengharapkan ada pembenahan tata kelola dari DJKN agar penggunaan aset pemerintah dapat dilakukan secara optimal dan memberikan dampak secara positif bagi keuangan negara secara keseluruhan.

"DJKN harus aktif membangun prinsip tata kelola yang disepakati auditor dan penegak hukum, yang bisa menghalangi penggunaan aset secara optimal. Kalau negara ini dibangun dengan kesamaan dan saling mempercayai masing-masing, maka RI akan menjadi lebih baik," katanya.

Dalam rakernas DJKN tersebut juga dicanangkan "Gerakan Optimalisasi Aset Negara" untuk memberikan layanan kepada pemangku kepentingan agar dapat menghasilkan penerimaan negara yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar.

Pencanangan tersebut ditandai dengan beberapa kegiatan seperti penyerahan 106 unit apartemen Puri Casablanca kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk dikelola. Serah terima dilakukan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Plt Direktur LMAN.

Selain itu, terdapat penyerahan lahan kepada TNI AL Lantamal XIV/Sorong untuk digunakan sebagai kantor. Serah terima dilakukan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Kemudian, terdapat penyerahan aset bekas milik asing atau tionghoa berupa tiga tanah berikut bangunan sekolah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Serah terima dilakukan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Terdapat juga penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dan investasi pengembangan lahan di Danau Bogor Raya dengan PT Sejahtera Eka Graha, PT Adhi Karya dan PT Perusahaan Pengelola Aset. Perjanjian ini disepakati oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan Direktur Utama masing-masing perusahaan.

Kemudian, terdapat penyerahan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berupa tanah yang tersebar di Lampung, Padang, Batam dan Gowa kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk dimanfaatkan. Serah terima dilakukan Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat.

Terakhir, ada penyerahan barang rampasan negara berupa enam unit mobil pemadam kebakaran dan tiga unit bus kepada pemerintah kabupaten Bantul untuk digunakan. Serah terima dilakukan Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Bupati Bantul. (Ant)