Perlu Kebijakan Khusus untuk Bangun Daerah Perbatasan (2)

Karena itu, diperlukan kebijakan khusus agar biaya transportasi antarwilayah bisa ditekan.

Biaya transportasi mahal akibat harga bahan bakar minyak tinggi. Konsumen yang perlu mendapatkan bensin bersubsidi harus mengeluarkan Rp9.000 per liter. Sedangkan untuk bensin nonsubsidi Rp12 ribu per liter.

Kondisi tersebut perlu segera diatasi oleh pemerintah karena harga BBM yang tinggi telah menyebabkan biaya transportasi menjadi tinggi pula. Kebijakan yang diperlukan, seperti dengan subsidi khusus untuk BBM.

Arteria berharap pihak terkait tidak selalu mempertimbangkan keuntungan atas suplai BBM dan bahan pokok bagi wilayah perbatasan.

"Mungkin ada kerugian untuk suplai di wilayah perbatasan, namun di wilayah lain yang infrastrukturnya memadai 'kan ada keuntungan," katanya lagi.

Selain pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat, Hetifa menyatakan perlu percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah.

Dia menyadari adanya moratorium pemekaran wilayah, namun melihat kondisi di lapangan, Kaltara perlu kebijakan khusus berupa terobosan dalam rangka menyikapi aspirasi masyarakat.

Pemekaran wilayah merupakan salah satu instrumen untuk percepatan pembangunan.

Dalam kaitan itu, dia berharap pemerintah pusat segera merespons aspirasi pembentukan Kabupaten Bumi Dayak (Kabudaya) yang meliputi enam kecamatan di wilayah perbatasan.

Fahri Hamzah mengemukakan, DPR segera membahas semua masalah perbatasan dengan pihak terkait, baik Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, BNPP, Pemerintah Provinsi Kaltara, tokoh masyarakat dan pemuda. (Ant)