Menteri Susi Minta Jalankan Program dengan Nurani

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan berbagai program yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat dilaksanakan tidak hanya memenuhi administrasi tetapi juga dengan hati nurani.

"Intinya KKP ingin program terlaksana tidak hanya secara administrasi tetapi juga secara nurani sehingga program bantuan yang ada benar-benar menjadi pemicu pembangunan sektor kelautan dan perikanan," kata Susi Pudjiastuti di kantor KKP, Jakarta, Selasa (8/12/2016).

Menteri Susi, Kamis, melakukan acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk tahun 2017, sambil menegaskan bahwa anggaran negara perlu dilakukan dengan benar dan tepat sasaran kepada masyarakat yang menerimanya.

Dia mengingatkan bahwa ekonomi di tingkat global diperkirakan juga masih belum membaik pada 2017 sehingga berbagai program bantuan yang ada juga dapat membantu masyarakat guna mengatasi kondisi perekonomian tersebut.

"Berikan (bantuan) ke masyarakat yang membutuhkan dan mau bekerja tetapi tidak punya fasilitas. Uang negara harus betul-betul sampai kepada warga yang merupakan pemangku kepentingan terbesar dari negara," kata Susi.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga menginginkan KKP tidak lagi membuat acara seperti seminar dan lokakarya yang dinilai tidak diperlukan, karena seluruh program yang ada diharapkan benar-benar dapat sampai ke tengah masyarakat.

DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengeluaran negara dan pencarian dana atas beban APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Dalam APBN 2017, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp2.080 triliun.

Dari belanja negara tersebut, DIPA yang diserahkan oleh Presiden kepada 87 kementerian dan lembaga berjumlah 20.646 DIPA senilai Rp763,6 triliun (36,7 persen).

Sementara itu DIPA Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp764,9 triliun (36,8 persen) dan Bagian Bendahara Umum Negara sebesar Rp552 triliun (26,5 persen).

Alokasi belanja kementerian dan lembaga difokuskan untuk mendanai program prioritas pembangunan terutama infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial (KIP, KIS dan PKH) serta memperkuat pertahanan dan keamanan untuk mendukung stabilitas. (Ant)