Setujui Pendapat KPK, Banten Harus Basmi Politik Dinasti

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo beberapa waktu lalu menyatakan, masyarakat hendaknya tidak memilih calon kepala daerah yang erat kaitannya dengan politik dinasti. Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Barat TB Hasanuddin mendukung pernyataan dari orang nomor satu dilembaga anti rasuah tersebut.

Dalam konteks politik lokal di Jabar, lanjut Hasanuddin, kasus di Cimahi dan sebelumnya yang paling mengejutkan adalah skandal politik dinasti di Banten yang melibatkan keluarga besar Ratu Atut Chosiyah menunjukkan hubungan yang kuat antara dinasti politik dan perilaku koruptif. Hasanuddin meminta pernyataan Ketua KPK itu harus jadi fokus perhatian masyarakat Banten sebelum menjatuhkan pilihan.

Sementara itu, saat ditanya mengenai kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Hasanuddin juga mendorong KPK untuk memegakkan hukum secara profesional.

"Tak perlu analisis yang berat untuk memahami persoalan TPPU Wawan. Yang namanya uang hasil korupsi itu patut diduga pertama-tama itu mengalir ke isteri, keluarga, dan kerabat terdekat. Kita tahu bahwa KPK sudah memeriksa Walikota Tangsel Airin, Bupati Serang Tatu, sampai Andika Hazrumy yang saat ini running sebagai calon Wagub Banten mendampingi Wahidin Halim. Tinggal konfirmasi saja ke KPK, sudah sejauh mana hasil pemeriksaannya," papar TB Hasanuddin saat dihubungi, Jumat (9/12/2016).

Wakil Ketua Komisi I DPR ini juga mendorong agar kasus-kasus korupsi yang saat ini terbelengkalai juga segera diselesaikan dengan cepat. Ia menyebut, di antaranya kasus tanah bandara dan kasus Pasar Babakan. Ia memastikan, akan segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan semua lembaga terkait berdasarkan bukti-bukti awal yang telah diterimanya.