Pemprov Babel-BPN Bersinergi Soal Pertanahan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mengoptimalkan sinergitas dalam mengatasi berbagai masalah tanah aset milik pemerintah daerah dan masyarakat di daerah itu.

"Saat ini masalah pertanahan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat cukup kompleks dan rumit," kata Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Babel, Syahrudin usai rapat koordinasi dengan BPN di Pangkalpinang, Selasa (27/12/2016).

Empat Staf Ahli Gubernur Kepulauan Babel melakukan rapat koordinasi dengan BPN Kepulauan Babel yang diwakili Kepala Bidang Hak Tanah dan Penetapan Tanah Yulindo. Mereka membahas berbagai permasalahan sertifikasi tanah aset milik pemerintah provinsi dan masyarakat.

Selain itu juga dibahas sertifikat tanah milik pemerintah daerah dan masyarakat yang tumpang tindih, realisasi program sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) 2016 dan masalah pertanahan lainnya.

"Dengan adanya rapat koordinasi ini dapat memberikan gambaran dan solusi bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan tanah aset milik pemerintah daerah yang tumpang tindih dan belum memiliki sertifikat," kata Syahrudin.

Selain itu, saat ini masih banyak tanah milik masyarakat yang belum memiliki sertifikat, karena ketidaktahuan masyarakat dalam pengurusan mensertifikatkan tanahnya. "Banyak tanah milik masyarakat yang diperoleh secara turun temurun belum memiliki sertifikat," ujarnya.

Sementara itu Yulindo menyatakan siap membantu pemerintah daerah menyertifikatkan tanah aset pemprov dan pemkab/pemkot.

"Persyaratan sertifikasi tanah milik pemda ini mudah, cukup rekomendasi dari kepala daerah atau SKPD terkait yang menyatakan tanah tersebut milik pemda," ujarnya.

Selain itu keberadaan lahan milik pemda harus jelas keberadaannya, diurus dengan baik dan lainnya. "Mudah-mudahan dengan rapat koordinasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus sertifikat tanahnya," ujarnya. (Ant)