Publik Soroti Empat Luka Besar Prabowo di Pemerintah

Selama menjabat sebagai kepala negara, Presiden Prabowo Subianto dinilai menaruh perhatian khusus kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, TNI, serta dua program andalannya: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Empat pilar tersebut merepresentasikan lingkaran kepercayaan inti, instrumen pertahanan, dan program ekonomi-politik utama Prabowo. 

Namun, menurut seorang netizen dengan akun X @_Haris_Srg, keempatnya justru menjadi luka besar bagi Prabowo di pemerintahan.

“Teddy, TNI, MBG, KDMP jadi luka bagi @prabowo, karena porsinya sudah tidak sesuai. Sebagus apa pun kebijakan Prabowo, jadi buruk bila orang teringat akan Teddy, TNI, MBG & KDMP,” tulisnya, Jumat (29/5).

Ia berharap  Menteri Pertahanan Jenderal (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin segera menyadarkan Prabowo.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Saiful Mujani, yang menyoroti hubungan pribadi antara Teddy dengan Presiden Prabowo.

Saiful menduga hubungan pribadi tersebut membuat posisi Teddy begitu penting bagi Prabowo. Namun hubungan ini menjadi polemik karena dianggap berpengaruh pada kinerja presiden.

Liputan khusus Tempo berjudul “Pokoknya Semua untuk Teddy Indra Wijaya” menyoroti berbagai keistimewaan (privilege) yang didapatkan Teddy di bawah pemerintahan Prabowo. Tempo menilai keistimewaan tersebut merusak tatanan karier militer, birokrasi, serta mengacaukan respons kebijakan negara.

Baca Juga: Prabowo Sentuh Oligarki, ‘Komandan’ Solo Bergerak

Baca Juga: Cuitan Lama Prabowo Soal Perjalanan Dinas ke LN Kembali Disorot

"Mengapa Teddy begitu penting bagi presiden Prabowo? Karena hubungan pribadi mereka? tidakah hubungan pribadi itu kemudian menjadi sah dipersoalkan publik apabila hubungan itu berpengaruh buruk pada kinerja presiden sebagai pejabat publik paling penting di negeri ini sebagaimana diungkapkan editoral majalah tempo ini?," tulis Saiful di akun X pribadinya.

Ia menegaskan, jika memang ada hubungan pribadi, sebaiknya tetap menjadi urusan pribadi.

"Tapi jangan diseret seret ke wilayah publik. jangan karena ada hubungan pribadi anda presiden mengangkatnya menjadi sekertaris kabinet karena itu perbuatan nepotis yang melanggar TAP MPR bahwa negara harus terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," pungkasnya.